SEMARANG, beritajateng.tv – Polemik pembangunan peternakan babi di Kabupaten Jepara terus menuai perhatian. Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengeluarkan fatwa haram terhadap proyek tersebut, kini Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Muslichah Setiasih, turut angkat bicara.
Menurut Muslichah, masalah ini tidak semata-mata persoalan intoleransi atau mayoritas-minoritas, tetapi lebih pada bagaimana sebuah kebijakan investasi diproses tanpa melibatkan warga secara menyeluruh.
“Bercermin dari kasus ini, kenapa tidak dikumpulkan dulu masyarakat mayoritas sebelum izinnya diteken? Ini bukan sekadar soal halal-haram, tapi soal sosial, lingkungan, dan komunikasi,” tegas Muslichah saat ditemui di kantornya pada Rabu, 6 Agustus 2025.
BACA JUGA: Tanggapi Polemik Peternakan Babi di Jepara, Abdul Kholik: Hormati Fatwa MUI dan Aspirasi Masyarakat
Muslichah menekankan, pemerintah tak boleh memperlakukan investasi sebagai “cek kosong” hanya karena dianggap menguntungkan secara ekonomi. Ia menegaskan setiap proyek harus mempertimbangkan aspek sosial, ruang tata wilayah, serta keberlanjutan toleransi antarumat.
“Kalau sudah zona hijau atau green belt, itu sudah jadi komitmen. Tidak boleh seenaknya mengalihfungsikan, apalagi yang berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa meski izin investasi sudah keluar, pemerintah masih memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjelaskan secara transparan kepada masyarakat. Jika perlu, Muslichah menyarankan relokasi proyek ke wilayah yang lebih tepat.
Permasalahan proyek peternakan babi di Jepara bukan intoleransi, tapi kurangnya komunikasi
Menurut Muslichah, narasi penolakan terhadap peternakan babi karena intoleransi umat Islam ialah penyederhanaan yang menyesatkan. Ia menilai ada missing link dalam proses awal perencanaan proyek ini, terutama terkait komunikasi dengan masyarakat.
