SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, menegaskan bahwa program digitalisasi pendidikan yang pemerintah gagas perlu ditopang fasilitas nyata di sekolah.
Menurutnya, hambatan utama saat ini bukan terletak pada kesiapan guru, melainkan pada ketersediaan perangkat yang menunjang.
“Kalau bicara digitalisasi, masalahnya ada di fasilitas. TV pintar, laptop, atau perangkat lain itu yang sebenarnya dibutuhkan. Guru rata-rata sudah punya HP, tapi laptop tidak semua punya. Apalagi di sekolah negeri, sering kali harus pinjam dari orang tua murid,” ungkap Muhdi saat ditemui di kantornya belum lama ini.
BACA JUGA: Pengadaan Televisi Pintar Sekolah, PGRI Jateng Ingatkan Risiko Mark Up Harga
Muhdi menjelaskan, saat ini banyak sekolah masih kesulitan menyediakan perangkat untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
Bahkan, untuk ujian berbasis komputer pun, sekolah harus meminjam peralatan karena dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak mencukupi.
“Sekolah negeri tidak mungkin hanya mengandalkan dana BOS. Kalaupun bisa, setahun paling hanya bisa beli sedikit. Padahal harga laptop sekarang sudah lebih terjangkau, sekitar di bawah Rp10 juta, bahkan banyak yang di bawah Rp5 juta sudah cukup mumpuni untuk pembelajaran,” tambahnya.
Belajar dari kesalahan kebijakan pengadaan terkait digitalisasi pendidikan
Muhdi juga menyinggung pengalaman masa lalu saat pengadaan perangkat pendidikan yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, ada kebijakan yang seharusnya bisa lebih efisien jika berjalan dengan perencanaan yang matang.
