SEMARANG, beritajateng.tv – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pemerintah gulirkan kini tengah mendapat sorotan tajam setelah penemuan lebih dari 5.600 kasus keracunan di 16 provinsi akibat konsumsi makanan tersebut.
Di tengah meningkatnya kasus keracunan, DPR RI malah menolak usulan untuk menghentikan program ini.
Hingga kini, setidaknya ada 5.626 kasus keracunan yang tercatat, dengan jumlahnya semakin meningkat tajam. Pada akhir Juni 2025, tercatat 1.376 anak menjadi korban keracunan akibat MBG. Namun, dalam kurun waktu tiga bulan saja, angka tersebut membengkak lebih dari empat kali lipat.
BACA JUGA: Ramai TNI Terlibat MBG di Blora, Anggota Komisi II DPR RI: Bukan Waktunya Lagi Perang Konvensional
Terbaru, pada 17 September 2025, lebih dari 300 anak di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Tidak hanya itu, sehari setelahnya, 569 anak di Garut, Jawa Barat, mengalami hal serupa.
Opsi Penghentian Program
Menyusul temuan kasus keracunan massal ini, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga mulai mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara dengan evaluasi menyeluruh.
Ada juga yang mengusulkan agar anggaran untuk program tersebut di alihkan untuk sektor pendidikan. Usulan tersebut muncul karena semakin banyaknya keluhan, terutama dari orang tua yang khawatir dengan kualitas makanan.
Namun, usulan penghentian program tersebut mendapat penolakan keras dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.
Dalam komentarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 September 2025, Said menegaskan bahwa MBG adalah program prioritas pemerintah yang baik dan patut di dorong, meskipun ada masalah yang muncul selama pelaksanaannya.
“Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu, itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera ada deteksi oleh pemerintah,” ujarnya.
Said Abdullah Usulkan Perbaikan, Bukan Penghentian
Said Abdullah lebih memilih untuk memberikan solusi dengan memperbaiki mekanisme distribusi MBG ketimbang menghentikan program tersebut.
Ia menyoroti masalah jumlah porsi yang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sediakan. Yang di sebutnya terlalu besar, yaitu 3.000 porsi per unit.
“1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujar Said, yang mengusulkan agar jumlah porsi per SPPG dikurangi agar makanan yang sampai ke sekolah tetap segar dan terjamin kualitasnya.
