SEMARANG, beritajateng.tv – Memperingati Hari Tani Nasional, puluhan petani dari berbagai daerah di Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu, 24 September 2025.
Mereka datang sambil membawa poster dan membacakan pernyataan sikap yang menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap nasib petani, nelayan, hingga masyarakat adat.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah, dalam tuntutan mereka, menilai negara telah gagal menjalankan kewajibannya di sektor agraria. Kegagalan itu disebut memicu rangkaian konflik agraria di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Adapun konflik tersebut meliputi perampasan tanah, pengusiran masyarakat dari lahan garapan, serta praktik korupsi agraria. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka turut menyinggung keterlibatan aparat dalam mengamankan kepentingan perusahaan hingga kriminalisasi yang kerap menimpa petani.
BACA JUGA: Penghapusan Utang 259 Petani di Jateng Terkendala: Ada Sertifikat Lahan Ganda
Pada Hari Tani Nasional 2025 dan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, petani yang ikut dalam demonstrasi itu menyampaikan sembilan tuntutan.
Tuntutan tersebut di antaranya: mendesak Presiden RI dan DPR segera menjalankan reforma agraria, mempercepat redistribusi tanah, menyelesaikan konflik agraria, hingga membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria.
Selain itu, mereka juga meminta DPR RI mampu menyertai gerakan masyarakat sipil, mengesahkan RUU Reforma Agraria, mencabut UU Cipta Kerja, serta menghentikan praktik represif aparat di wilayah konflik.
KPA Jateng sesalkan Ahmad Luthfi tak hadiri audiensi dengan petani
Sementara itu, Koordinator Wilayah KPA Jateng, Purwanto, menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam audiensi bersama perwakilan petani. Pertemuan hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.
“Yang kami inginkan itu kan sebetulnya bertemu dengan Pak Gubernur langsung, karena ini soal politik, kebijakan. Kalau dialihkan ke Sekda ya nanti hanya menjadi tanggungan kerja berikutnya yang kami enggak tahu bisa mengontrol kapan dilakukan hasil dari curhatan teman-teman seluruh Jawa Tengah tadi,” ujar Purwanto.
