SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Indonesia tengah mendorong program makan bergizi gratis (MBG) secara nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
Bagi Prabowo, India bukan sekadar negara sahabat, melainkan juga cermin bagaimana program makan gratis bagi pelajar bisa berjalan dalam skala besar.
India telah menjalankan skema serupa selama puluhan tahun melalui program Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Yojana atau PM Poshan, yang menjadi salah satu inisiatif kebijakan publik terbesar di dunia dalam sektor pangan dan gizi anak sekolah.
Pemerintah Indonesia juga tengah mengkaji sejumlah aspek teknis dari program ini, mulai dari tata kelola pangan, pengawasan, hingga dampak ekonominya di daerah.
Diketahui, PM Poshan merupakan kelanjutan dari program makan siang gratis nasional India. Program ini pertama kali muncul pada 1980-an di negara bagian Tamil Nadu oleh K. Kamaraj dan mulai diadopsi secara nasional pada 1995.
BACA JUGA: MUI Jateng Dorong SPPG Wajib Sertifikat Halal dan SLHS: MBG Bakal Lebih Higienis, Aman, dan Tayyib
Pemerintah India menyebut PM Poshan sebagai intervensi strategis untuk meningkatkan gizi dan mendukung proses belajar anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama di seluruh India.
PM Poshan menjadi salah satu skema terbesar di dunia. Dikutip dari laman resmi pmposhan.education.gov.in, program ini memberikan satu kali makan bergizi setiap hari kepada lebih dari 118 juta anak di lebih dari 1,1 juta sekolah negeri, sekolah swasta penerima bantuan pemerintah, pusat pelatihan khusus, serta madrasah dan maktab.
Tak hanya itu, pengelolaan program PM Poshan berjalan secara desentralisasi. Makanan disiapkan langsung di dapur sekolah atau dapur komunitas lokal dengan melibatkan masyarakat dalam rantai pasok dan distribusi bahan pangan.
Pemerintah India juga menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap higienitas dapur dan keamanan pangan. Pengawasan ini menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan program dalam jangka panjang.
Selain pemenuhan gizi, pelaksanaan program juga mengedepankan penggunaan bahan pangan lokal. Komoditas seperti beras, sayur, telur, dan kacang-kacangan dipasok dari desa-desa sekitar, sehingga memberi dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
Dana MBG di Jawa Tengah lebihi APBD wilayahnya, sektor perikanan dan pertanian jadi tombak
Di Indonesia, salah satu daerah yang menjadi sorotan utama pelaksanaan MBG adalah Jawa Tengah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkap potensi anggaran yang akan Pemerintah RI gelontorkan untuk program MBG di wilayah ini.
Dalam acara Briefing SPPG se-Jateng di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Selasa, 6 Oktober 2025 lalu, Dadan menyebut satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menerima sekitar Rp9–10 miliar per tahun. Dengan target 3.200 SPPG, total dana yang digelontorkan ke Jawa Tengah mencapai Rp32 triliun per tahun.
“Kalau di Jawa Tengah ada 3.200 SPPG, maka Jawa Tengah akan menerima uang dari Badan Gizi Nasional sebanyak Rp32 triliun per tahun. APBD Jawa Tengah saja itu hanya 27 triliun. Jadi uang Badan Gizi akan jauh lebih besar turun ke Jawa Tengah daripada APBD Jawa Tengah itu sendiri,” ujar Dadan.
Dadan juga menekankan, 85 persen dana tersebut untuk membeli bahan baku, sementara sisanya untuk membayar tenaga kerja di dapur SPPG. Besarnya perputaran dana MBG ini diproyeksikan menjadi efek domino ekonomi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Satu SPPG, kata Dadan, setiap bulan membutuhkan lima ton beras atau setara 10 ton gabah kering giling atau sekitar 24 hektare lahan panen padi per tahun. Kebutuhan bahan pangan lain, seperti pisang, lele, dan telur ayam, juga sangat besar dan membuka peluang rantai pasok lokal.
BACA JUGA: Cegah Jajanan Berisiko, SMPN 39 Semarang Sinkronkan Kantin Sehat dan Program MBG
“Artinya, satu kali makan kita menebang 15 pohon pisang. Kalau dua kali, jadi 30 pohon. Dalam sebulan 120 pohon, dan setahun bisa 1.440 pohon. Itu setara dengan 1,5 hektare lahan pisang,” jelas Dadan.
Dengan skala dana dan jumlah penerima manfaat yang sangat besar, pengawasan keamanan pangan menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia. Dadan menegaskan, setiap SPPG baru harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum mulai beroperasi.
Lebih jauh, besarnya kebutuhan bahan pangan membuat sektor perikanan menjadi salah satu tulang punggung MBG di Jawa Tengah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menyebut potensi ikan air tawar di wilayah ini sangat besar untuk mendukung MBG.
“Kalau kita lihat, potensinya luar biasa. Ini bahkan sebelum kita bicara MBG saja, kebutuhan untuk ikan air tawar seperti lele, bandeng, nila itu besar sekali,” ujarnya.
