SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Indonesia tengah menjalankan skema Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional dengan belajar dari pengalaman India atas program serupa melalui PM Poshan. Namun, guna menjamin efektivitas serta keamanan pangan, terutama di provinsi seperti Jawa Tengah, perlu penyesuaian model, utamanya melalui desentralisasi dapur sekolah atau komunitas sebagaimana di India.
Bagi Presiden RI Prabowo Subianto, India bukan sekadar negara sahabat, tetapi juga cermin bagaimana program makan gratis bagi pelajar bisa berjalan dalam skala besar.
India telah menjalankan skema serupa selama puluhan tahun melalui program Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Yojana atau PM Poshan, yang menjadi salah satu inisiatif kebijakan publik terbesar di dunia dalam sektor pangan dan gizi anak sekolah.
Pemerintah Indonesia pun berencana bekerja sama dengan India untuk memperkuat pelaksanaan program MBG. India dinilai memiliki pengalaman panjang terkait hal itu selama kepemimpinan PM Poshan.
Terinspirasi dari program tersebut, Pemerintah RI melalui Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah mengkaji berbagai aspek teknis PM Poshan, mulai dari tata kelola pangan, pengawasan, hingga dampak ekonominya di daerah.
Diketahui, PM Poshan merupakan kelanjutan dari program makan siang gratis nasional India. Program ini pertama kali muncul pada 1980-an di negara bagian Tamil Nadu oleh K. Kamaraj dan mulai diadopsi secara nasional pada 1995.
BACA JUGA: India dan Indonesia Dorong Napas Baru Jurnalisme Lokal: Global Stories Start Local
Pemerintah India menyebut PM Poshan hadir sebagai intervensi strategis untuk meningkatkan gizi dan mendukung proses belajar anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama di seluruh India.
PM Poshan menjadi salah satu yang menjalankan skema feeding programme terbesar di dunia. Dikutip dari laman resmi pmposhan.education.gov.in, program ini memberikan satu kali makan bergizi setiap harinya kepada lebih dari 118 juta anak. Mereka tersebar di lebih dari 1,1 juta sekolah negeri, sekolah swasta penerima bantuan pemerintah, pusat pelatihan khusus, serta madrasah dan maktab.
