HAKORDIA 2025: Sumanto Soroti Pentingnya Aspirasi Warga untuk Pembangunan

SEMARANG, beritajateng.tv — Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025 dengan menghadirkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto.

Acara yang terselenggara bersamaan dengan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) itu mengangkat tema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif.”

Dalam sesi dialog, Ketua DPRD Jateng, Sumanto menjawab perntanyaan soal langkah DPRD Jateng dalam mengantisipasi dinamika kasus korupsi dan gratifikasi di wilayah tersebut.

Ia menegaskan bahwa DPRD memperkuat peran anggaran sebagai wujud nyata pencegahan korupsi. “Kami menekankan fungsi budgeting. Tahun ini APBD Jateng mencapai Rp24 triliun, dan kami punya hak di sana,” ujar Sumanto. Ia menjelaskan bahwa proses penganggaran berlangsung transparan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Sumanto Ajak Petani Lebih Inovatif untuk Tingkatkan Penghasilan

Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci utama. “Di budgeting ini, kades dan bupati sudah paham soal transparan karena setiap orang bisa memasukkan aspirasi. Sistem yang sudah transparan ini membuat semua orang dapat mengakses. Jadi publik bisa mengetahui program mana saja yang menjadi prioritas,” lanjutnya.

Soroti pentingnya respons pemerintah terhadap aspirasi rakyat

Sumanto juga menyoroti pentingnya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membaca kebutuhan warga. “Kami berharap pemerintah dapat menerima aspirasi masyarakat, karena pembangunan yang kita harapkan menyentuh bidang, seperti infrastruktur dan pendidikan,” paparnya.

Politisi PDIP itu kemudian menjawab pertanyaan mengenai konteks pengawasan DPRD terhadap Pemprov Jateng sebagai lembaga eksekutif dan hubungan DPRD dengan inspektorat. Ia menegaskan bahwa DPRD menjalankan tiga fungsi utama yang menjadi fondasi kerja mereka.

“Kami punya fungsi legislasi, kami menyempurnakan peraturan. Ada fungsi budgeting dan pengawasan. Kami dipilih oleh rakyat, dan kami hanya punya tiga fungsi itu,” tegas Sumanto.