SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola anggaran usai Ketua KPK RI Setyo Budiyanto memberikan peringatan agar daerah harus berbenah dalam momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Dalam Talkshow Hakordia bertema Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 4 Desember 2025, Sumanto menyebut imbauan KPK menjadi pengingat bagi DPRD yang memiliki peran besar dalam penganggaran.
“Tadi kita kedatangan Pak Ketua KPK RI, Pak Setyo Budiyanto. Beliau memberikan warning bahwa harus berubah. Dengan pertemuan ini kan nanti akan mengingatkan kita [DPRD], karena kita punya hak di situ,” ujar Sumanto.
Ia menyebut, DPRD Jawa Tengah telah menerapkan sistem input aspirasi yang transparan dan dapat berbagai pihak akses.
“DPRD ini punya sistem yang sudah transparan untuk memasukkan budgeting. Baik bupati dan seluruh kepala desa sudah paham bahwa kita setiap orang bisa memasukkan aspirasi di situ,” lanjutnya.
BACA JUGA: HAKORDIA 2025: Sumanto Soroti Pentingnya Aspirasi Warga untuk Pembangunan
Menurut Sumanto, penerapan sistem itu juga bertujuan membuka akses publik agar masyarakat mengetahui mana saja aspirasi dan program yang menjadi prioritas daerah.
“Setiap orang bisa mengakses dan tentunya dalam rangka supaya masyarakat paham prioritas mana yang lebih dari segi terisolasi kemudian dari segi ekonomi. Ini yang harus kita prioritaskan,” jelasnya.
Sumanto mengaku, besarnya aspirasi masyarakat tak selalu dapat terakomodasi sepenuhnya karena keterbatasan anggaran.
“Mimpinya membangun seluruh masyarakat baik infrastruktur, pendidikan, itu dari anggaran yang sudah masuk di Provinsi Jawa Tengah hampir Rp100 triliun lebih. Mimpinya kita sama saja, kita punya gaji Rp10 juta mungkin [mimpi] belanjanya kan bisa Rp100 juta,” ujarnya.
Ia berharap pengelolaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi publik.
