SEMARANG, beritajateng.tv – Mitra Dapur Indonesia (MDI) Jawa Tengah tidak akan sembarangan menerima mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ingin bergabung.
Setiap dapur harus melewati proses verifikasi untuk memastikan kelayakan fasilitas, kelengkapan peralatan, hingga kesesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP).
Hal itu Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi MDI Jawa Tengah, Andung Supriagi katakan, usai pengukuhan pengurus MDI Jawa Tengah di MG Setos Hotel, Sabtu sore, 14 November 2026.
Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 1.000 calon mitra yang sudah menyatakan kesiapan untuk bergabung dan masih harus melalui proses verifikasi.
“Kalau bicara yang bergabung secara mitranya sekitar 23, tapi ini baru pengurus. Di bawah sudah siap, mungkin kalau 1.000 sudah pada siap, tinggal kami verifikasi,” ucap Andung Supriagi.
BACA JUGA: 2 SPPG di Jateng Ditutup Permanen Imbas Kasus Keracunan MBG, Bagaimana Nasib Pegawai?
Menurut Andung, verifikasi berjalan untuk memastikan dapur SPPG memiliki fasilitas yang layak dan peralatan memadai. MDI juga akan membantu pembenahan tata kelola dapur agar mitra dapat menjalankan operasional sesuai ketentuan.
“Kami bicara kualitas bukan kuantitas. Jadi, kami bertahap hanya yang mau dan comply [patuh] saja, serta tentunya yang peduli dengan program MBG ini,” tegasnya.
Tak Bisa Intervensi Dapur di Luar Keanggotaan
Proses verifikasi akan berjalan secara berjenjang oleh pengurus MDI Jawa Tengah bersama pengurus di tingkat kabupaten/kota. Selain menerima pengajuan dari mitra, organisasi juga membuka peluang merekrut SPPG yang dinilai telah memenuhi standar kelayakan.
Meski demikian, Andung berkata, MDI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau intervensi terhadap dapur SPPG yang belum menjadi anggota mereka.
“Kalau MDI ini tidak bisa masuk ke dapur seperti itu. Kita tidak bisa masuk ke SPPG orang lain kecuali kalau orang itu mau bergabung dengan kami dan kami verifikasi. Itu [intervensi] ranahnya BGN,” katanya.
