SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Kabupaten Semarang mempertanyakan progres percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Semarang tahun 2026.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Sjaichul Hadi, mengatakan, capaian pelunasan PBB P2 hingga semester pertama tahun 2026 masih cukup rendah.
Dia juga mengaku mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang agar mendorong percepatan pelunasan PBB P2 tersebut.
“Sejak Agustus 2026 kemarin, BKUD sudah kami ingatkan,” kata Sjaichul Hadi, di Tuntang, Kabupaten Semarang, Sabtu, 14 November 2026.
BACA JUGA: Cara Ahmad Luthfi Kejar Pajak Warga Jateng, Mulai dari Mode Hapus Denda PKB
Terlebih, lanjut kata Sjaichul Hadi, akhir tahun 2026 juga sudah semakin dekat. Maka, kata dia, DPRD Kabupaten Semarang mempertanyakan bagaimana progres serta realisasi pelunasan PBB P2 tahun 2026.
Dia berkata, sudah ada sejumlah desa maupun kelurahan yang sudah mampu mewujudkan 100 persen realisasi pelunasan PBB P2 tahun 2026 di Kabupaten Semarang.
“Seperti misalnya Desa Boto dan Desa Njlumpang di Kecamatan Bancak, Desa Kuwarasan, Kecamatan Jambu dan beberapa desa lainnya di Kabupaten Semarang,” katanya.
BACA JUGA: Perubahan Perda Pajak dan Retribusi di Jawa Tengah, Taj Yasin Ingin OPD Baru Hasilkan Pendapatan
Sjaichul berucap, ada salah satu kendala mengapa pelunasan PBB P2. Ada pemilik objek yang bukan warga Kabupaten Semarang atau tinggal di daerah lain di luar wilayah Kabupaten Semarang.
Oleh karena itu, Sjaichul mendorong pemerintah desa maupun kelurahan, agar melakukan inventarisasi aset dan kepemilikannya.
Contoh kasusnya, kata dia, aset lahan eks pabrik yang ada di wilayah Desa Patemon, Kecamatan Tengaran. Sampai dengan saat ini, lahan tersebut seperti tidak bertuan.
“Mestinya kondisi yang seperti itu ada tindak lanjut dari pihak desa atau kelurahan dan jangan dibiarkan. Sehingga tanggungjawab pemilik untuk melunasi PBB P2 tetap bisa ada upaya,” katanya.
