Jateng

Cegah Kebocoran Data dan Gangguan Layanan Publik, Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda

×

Cegah Kebocoran Data dan Gangguan Layanan Publik, Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Maimoen saat Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin, 16 November 2026. (Foto: Dok. Pemprov Jateng)
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Maimoen saat Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin, 16 November 2026. (Foto: Dok. Pemprov Jateng)

SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) ingin memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat melalui pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda).

Forum ini dengan harapan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan siber, mencegah kebocoran data, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.

“Dengan terbentuknya Forkom Sandi ini, kami berharap pelayanan kita semakin baik dan masyarakat percaya,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, pembentukan forum itu sangat penting untuk keamanan data. Di mana menjadi salah satu persoalan penting di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan.

Dia bilang, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan layanan. Selain itu juga jaminan bahwa data pribadi yang diserahkan kepada pemerintah benar-benar terlindungi.

BACA JUGA: Bank Jateng dan Kemenag Jawa Tengah Perkuat Sinergi Layanan Keuangan dan Digitalisasi

Melalui Forkomsanda, kata Gus Yasin, menjadi upaya untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Poinnya tentang data yang pemerintah himpun, untuk kepentingan pelayanan. Di mana pengelolaannya melalui penguatan sistem komunikasi, persandian, dan keamanan siber.

Taj Yasin mengatakan, transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan risiko yang tidak bisa ada anggapan remeh. Mulau dari risiko kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur dan sistem pelayanan publik.

Karena itu, dia mengatakan keamanan siber tidak bisa ada penanganan secara sektoral. Butuh keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.

5 Agenda Prioritas Forkomsanda

Taj Yasin mengatakan, ada lima agenda prioritas yang harus Forkomsanda jalankan. Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kedua, meningkatkan deteksi dini serta pertukaran informasi mengenai ancaman siber melalui pemantauan, analisis, dan sistem peringatan dini.