Jateng

Wali Kota Agustina Gandeng KPK Kawal APBD Semarang 2027, Cegah Kebocoran Mulai dari Perencanaan

×

Wali Kota Agustina Gandeng KPK Kawal APBD Semarang 2027, Cegah Kebocoran Mulai dari Perencanaan

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Agustina Gandeng KPK Kawal APBD Semarang 2027, Cegah Kebocoran Mulai dari Perencanaan
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memberikan Sosialisasi Tata Kelola Pengelolaan APBD bersama KPK di Balai Kota Semarang. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang menemukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) belum mengalokasikan kebutuhan operasional selama 12 bulan penuh dalam rancangan APBD 2027.

Temuan ini menjadi perhatian Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti karena berpotensi mengganggu pelayanan publik jika tidak segera ada perbaikan.

Kebutuhan yang belum terakomodasi secara penuh itu antara lain bahan bakar, pembayaran tenaga outsourcing, hingga tagihan listrik.

Pemkot Semarang kini memeriksa ulang input anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebelum pembahasan APBD 2027 berlanjut.

BACA JUGA: Sehari Terima 100 Aduan Air Mati, Keruh hingga Aliran Kecil: Ini Penjelasan Direktur Teknik PDAM Semarang 

Agustina menegaskan, pengawasan anggaran harus mulai sejak tahap perencanaan. Karena itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendampingi Pemkot Semarang dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Hal tersebut Agustina sampaikan dalam Sosialisasi Tata Kelola Pengelolaan APBD bersama KPK di Balai Kota Semarang, Senin (16/11/2026).

Menurut Agustina, kesalahan dalam menyusun anggaran tidak boleh di anggap sebagai persoalan administrasi semata. Perencanaan yang tidak cermat dapat berdampak langsung pada pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. Di dalamnya ada keberlangsungan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan banjir. Karena itu, setiap kebutuhan harus di hitung secara cermat sejak awal,” ujarnya.

Dia menilai, pencegahan korupsi juga tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan setelah anggaran dibelanjakan. Pemerintah harus menutup celah penyimpangan sejak proses penyusunan program dan pengalokasian dana.

“Kecurangan, niat jahat itu semuanya sejak di pikiran. Sejak di pikirkan, kemudian dtransformasikan dalam proses anggaran. Artinya, pencegahan harus mulai sejak anggaran di rancang,” kata Agustina.

Raih WTP 10 Kali, Pengawasan Tetap Diperketat

Agustina menyebut Pemkot Semarang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK sebanyak 10 kali berturut-turut hingga 2025.

Meski menjadi capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah, predikat tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah.