Scroll Untuk Baca Artikel
Pendidikan

Jokowi Pertimbangkan Penghapusan Zonasi PPDB, DPRD Kota Semarang: Bisa Munculkan Stigma Sekolah Favorit

×

Jokowi Pertimbangkan Penghapusan Zonasi PPDB, DPRD Kota Semarang: Bisa Munculkan Stigma Sekolah Favorit

Sebarkan artikel ini
penghapusan zonasi PPDB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Kadarlusman. (Foto: Antara)

SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadarlusman menilai penghapusan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) bakal kembali memunculkan stigma sekolah favorit tertentu.

“Penghapusan zonasi ini menurut saya hampir seperti dulu, (kembali) muncul sekolah favorit,” ujarnya usai mengisi “Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang”, Senin, 14 Agustus 2023.

Pria yang sapaan akrabnya Pilus itu berharap sistem zonasi tetap bertahan dalam PPDB. Hal itu, menurutnya, agar terjadi pemerataan kualitas pendidikan di semua wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Semarang.

“Kalau masih ada sekolah favorit, pemerataannya jadi kurang. Sekolah-sekolah pinggiran tidak laku. Wong-wong pinter ngumpul di salah satu sekolah (yang masyarakat anggap favorit),” ucapnya.

BACA JUGA: Penghapusan Sistem Zonasi PPDB Terancam Terlaksana, Pakar Pendidikan Singgung Perkara Blank Spot di Jawa Tengah

Nantinya, kata Pilus, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran bakalan memperoleh calon peserta didik yang mempunyai kemampuan pas-pasan lantaran siswa berprestasi malah berkumpul di sekolah-sekolah favorit.

“Oleh karena itu, tetap ada zonasi agar tersebar. Siswa yang pintar tidak ngumpul, sehingga terjadi pemerataan. Sekarang kan katanya pemerataan ekonomi dan kesehatan. Pendidikan juga harus merata,” tegasnya.

Meski begitu,menurutnya, penerapan sistem zonasi memang perlu peluwesan agar tidak kelewat kaku serta perlu perluasan sehingga bisa menjawab persoalan yang selama ini publik keluhkan dari penerapan sistem tersebut.

Pendapat lain soal penghapusan zonasi PPDB

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti, sebelumnya juga menilai sistem zonasi pada PPDB lebih adil untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Atlas.

“Bahwa ada yang melakukan manipulasi persyaratan, pindah domisili, dan sebagainya, berapa persen? Dalam semua sistem pasti ada yang berbuat curang seperti itu,” ujar Detty, sapaan akrabnya.

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan