KENDAL, beritajateng.tv – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi berharap usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) khususnya di Jawa Tengah dapat sukses. Hal ini ia harapkan dengan membuka lebar sistem e-Katalog.
“Melalui sistem Katalog Elektronik, harapannya dapat mengubah kebiasaan, mengubah mindset kita, pasti akan ada efisiensi waktu, akan ada kompetisi harga, kompetensi produk, dan semuanya untuk kemanfaatan bagi bangsa dan negara kita,” jelas Hendi dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang berlangsung di Kendal, Jawa Tengah, Rabu 3 April 2024.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki target nilai transaksi Katalog Elektronik Rp 500 triliun di tahun 2024 ini.
BACA JUGA: Penegakan Hukum Pasar Modal, OJK Kenakan Sanksi Administrasi Hampir Rp 2 Miliar
LKPP terus berupaya mewujudkan terciptanya tata kelola pengadaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp 1.200 triliun.
“Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp 196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp 500 triliun,” ujar Hendrar.
Hasil UMKM Kendal gunakan e-Katalog
Menurut pria yang akrab dengan sapaan Hendi ini, pihak terus memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya.
