JAKARTA, beritajateng.tv – Sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus memperkuat koperasi khususnya Koperasi Merah Putih sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.
Salah satu langkah konkretnya melalui penandatanganan nota kesepahaman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Koperasi, Kamis, 10 Juli 2025 di Gedung Kemenkop.
Nota kesepahaman yang bertajuk “Sinergi Tugas dan Fungsi Penguatan Peran Koperasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”. Tujuannya memperluas peran Koperasi Merah Putih untuk berpartisipasi ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Serta mendorong pemberdayaan koperasi sebagai agregator penyedia lokal, khususnya Produk Dalam Negeri (PDN).
BACA JUGA: Video LKPP Targetkan Transaksi Elektronik Rp 300 Triliun
Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) menyatakan komitmennya untuk terus mendukung implementasi Koperasi Merah Putih. Ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo dalam mendorong pemerataan dan penguatan ekonomi. Sehingga kesepakatan ini menjadi landasan strategis dalam memastikan koperasi dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
“Kami menyampaikan dukungan program ini agar cepat di realisasikan. Kita memahami pemanfaatan PDN dan koperasi yang secara masif mampu menukik pertumbuhan ekonomi nasional. Khususnya dengan pendirian 80.000 Koperasi Merah Putih,” tegas Hendi.
Hendi menambahkan bahwa dalam konteks kesepakatan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mana fokus pengadaan secara nasional. Untuk meningkatkan penggunaan PDN (95%) dan produk dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) hingga minimal 40%.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koperasi Budie Ari Setiadi mengatakan bahwa langkah kolaboratif ini merupakan wujud nyata dari semangat sinergi. Antara Kementerian/Lembaga untuk membangun Ekosistem Ekonomi Nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Momentum hari ini penting karena koperasi hakekatnya kerjasama; koperasi sesuai dengan visi kemanusiaan dan kerjasama (penting). Apalagi dengan LKPP ini akan terus berlangsung secara terstruktur masif dan sistematik, supaya membuka banyak peluang dan kesempatan,” kata Budie.
