SEMARANG, beritajateng.tv – Lagi-lagi para petani asal Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati menggeruduk Kantor ATR/BPN.
Sebelumnya, puluhan petani itu menggelar aksi long march atau jalan kaki sejauh 21 kilometer menuju Kantor ATR/BPN Kabupaten Pati.
Masih memperjuangkan tuntutan yang sama, mereka ingin tanah yang diklaim sebagai peninggalan nenek moyangnya agar status kepemilikannya kembali.
Salah satu petani Pundenrejo, Supriyadi (80), menyebut hasil audiensi dengan ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah tak jauh beda dengan sebelumnya. Tak lain, kata Supriyadi, ATR/BPN kukuh meminta alat bukti terkait status kepemilikan tanah tersebut.
“Tadi [ATR/BPN Jawa Tengah] mengatakan kami harus punya alat bukti, karena itu tanah negara kan tidak ada alat buktinya. Kami hanya [memiliki bukti] sejarah saja dulu, kronologi status tanah itu tadi. Dulu-dulunya punya nenek moyang kami,” ujar Supriyadi usai menghadiri audiensi di Kantor ATR/BPN Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 16 Juli 2024 sore.
Menurut keterangannya, mulanya tanah itu milik Belanda saat penjajahan berlangsung. Namun, kata Supriyadi, tanah tersebut dinasionalisasi sekitar tahun 1958-1959.
Supriyadi mengaku, sejak tanah itu dinasionalisasi atau menjadi milik pemerintah Indonesia, petani tak mendapat haknya lantaran pemerintah lebih berpihak pada pengusaha.
“Pada waktu penjajahan Belanda-Jepang, sudah digarap oleh rakyat yang tinggal di sana,” akunya.
BACA JUGA: Menteri ATR/BPN Ungkap Dua Kasus Mafia Tanah di Jawa Tengah, Begini Modus Operandinya
PT LPI kelola dan tanami tebu, petani protes dan gaungkan “Tanah Norowito”, apa itu?
Hal yang membuat pihaknya tak terima ialah tanah itu saat ini dimiliki oleh PT Laju Perdana Indah (LPI). PT LPI adalah perusahaan yang bergerak dalam pengolahan hasil budidaya tanaman tebu menjadi gula pasir putih.
