SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang belum menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih pihaknya kaji agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Agustina menjelaskan bahwa pemerintah kota tengah membahas langkah konkret yang tidak hanya berfokus pada WFH. Tetapi juga efisiensi energi, khususnya pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintah.
“Kami akan merapatkan dulu agar ada aksi yang spesifik. Intinya, di mana pun ASN bekerja, pelayanan di Kota Semarang harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.
Menurut Agustina, terdapat agenda penting di Balai Kota Semarang, menjadi salah satu alasan WFH belum diterapkan penuh pada Jumat ini.
Pemerintah Kota Semarang rencananya akan menggelar penandatanganan pakta integritas yang menghadirkan narasumber dari unsur penegak hukum dan ratusan ASN.
BACA JUGA: Layanan Kesehatan dan Rumah Sakit Tetap Jalan Meski WFH ASN Semarang Diterapkan
“Besok pagi ada sekitar 400 ASN yang hadir untuk penandatanganan pakta integritas bersama KPK, Kejaksaan Negeri, dan Kapolrestabes. Karena agenda ini, WFH belum di terapkan secara penuh,” jelasnya.
Meski demikian, ASN yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut tetap diperbolehkan bekerja dari rumah. Agustina menekankan bahwa esensi kebijakan WFH adalah penghematan energi, terutama pengurangan penggunaan BBM kendaraan dinas.
“Kalau WFH tapi mobil dinas tetap mendapat jatah BBM, di mana letak penghematannya? Intinya adalah efisiensi. Bekerja dari rumah berarti penggunaan bensin kendaraan dinas juga harus kita kurangi,” katanya.
Pemkot Semarang kini menginventarisasi kebutuhan operasional kendaraan dinas untuk menentukan sektor mana yang dapat ia hemat tanpa mengganggu layanan masyarakat.
Beberapa layanan seperti puskesmas keliling, perpustakaan keliling, hingga kendaraan pengendali inflasi tetap harus beroperasi normal.
