Agustina juga meminta TP-PKK Kota Semarang menelusuri laporan mengenai dugaan denda bagi kader atau warga yang tidak memenuhi kewajiban tertentu.
Keluhan yang perlu menjadi perhatian antara lain denda karena tidak mengenakan seragam, terlambat mengikuti kegiatan, atau tidak mengumpulkan sampah sesuai ketentuan.
Ia menduga praktik tersebut mungkin muncul dari inisiatif di tingkat bawah yang bertujuan meningkatkan kinerja kelompok.
Namun, ia meminta pengurus kota memeriksa lokasi dan mekanisme penerapannya agar kegiatan PKK tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya.
OPD Jangan Tambah Pekerjaan di Luar Tugas PKK
Selain meminta penyederhanaan sistem, Agustina melarang organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan pekerjaan tambahan kepada kader PKK jika tidak berkaitan dengan fungsi gerakan tersebut.
Menurut dia, PKK merupakan gerakan sukarela yang selama ini membantu pemerintah dalam pemberdayaan keluarga, pendampingan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, pencegahan stunting, hingga penyampaian informasi kepada keluarga yang membutuhkan bantuan.
Agustina menilai peran tersebut tetap penting dan perlu di pertahankan. Namun, kader seharusnya lebih banyak berperan sebagai penggerak dan mitra pemerintah, bukan menjadi tenaga administrasi yang harus memasukkan berbagai laporan dari program lintas instansi.
“PKK adalah kegiatan sukarela, voluntary,” kata Agustina.
Ia mencontohkan keterlibatan PKK dalam program ketahanan pangan melalui urban farming serta pendampingan keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.
Program-program tersebut tetap dapat berjalan dengan memperjelas peran kader dan menyederhanakan sistem pendukungnya.
“Kalau itu tidak di permudah dengan sistem, ya beginilah akibatnya. Mereka kayak kerja administratif, padahal kita sudah bergerak di bawah,” ujarnya.
Meski demikian, Agustina tetap mengapresiasi warga yang menyampaikan keberatan melalui petisi. Ia berharap masukan tersebut menjadi bahan evaluasi agar kegiatan PKK lebih efektif dan tidak mengurangi semangat kader dalam melayani masyarakat.
Petisi yang di gagas Farrah Diba melalui Change.org pada Rabu (14/10/2026) muncul setelah keluhan mengenai kegiatan PKK Semarang viral di media sosial Threads.
