SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan mengajukan sembilan kabupaten/kota sebagai kawasan industri baru yang mayoritas berada di wilayah selatan Jateng.
Langkah tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sampaikan usai menerima Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Kompleks Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat, 20 Februari 2026.
Luthfi menyebut sejumlah daerah yang masuk dalam rencana tersebut antara lain Blora, Sragen, dan Banyumas. Ia menegaskan kawasan industri baru tidak berada di Pantura, melainkan difokuskan di wilayah selatan Jawa Tengah.
“Blora. Kemudian, Sragen, Banyumas, mana lagi? Lupa saya, pokoknya semualah,” ujar Luthfi saat menjawab mana saja lokasi sembilan kawasan industri tersebut.
BACA JUGA: Kebumen Usul Jadi Kawasan Industri Baru di Jateng, Pemprov Akui Sudah Terima Surat Bupati
Saat dikonfirmasi apakah ada kawasan industri baru di Pantura, Luthfi menjawab tegas bahwa pembangunan tersebut hanya ada di Jawa Tengah bagian selatan. “Di Pantura enggak ada, cuman ada di kawasan selatan,” tegasnya.
Dalam hematnya, pengembangan kawasan industri menjadi peluang untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
“Kawasan industri menjadi peluang untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru, sehingga ada 9 kabupaten/kota kita yang nanti akan mengajukan menjadi kawasan industri untuk dikawal oleh Komisi VII. Karena ini penting, begitu kawasan industri itu muncul maka secara tidak langsung ekonomi baru akan terbarukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, jenis industri yang akan dikembangkan menyesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. “Macam-macam tergantung wilayah, tergantung potensi wilayahnya,” kata Luthfi.
Tak Cuma Kawasan Industri, Ahmad Luthfi Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif di Jateng Agar Naik Kelas
Selain kawasan industri, Luthfi juga menyoroti penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Ia menyebut jumlah UMKM di provinsi tersebut mencapai sekitar 4,2 juta unit.
“UMKM di tempat kita hampir 4,2 juta ini harus tumbuh kembang menjadi perekonomian penggerak di basis bawah yaitu mikro. Dia harus bisa naik kelas menjadi UMKM sedang maupun UMKM kecil yang nantinya menjadi kewajiban provinsi atau nasional,” ujarnya.
Menurutnya, perlu pendampingan dari sisi permodalan hingga pemasaran agar UMKM mampu berkembang dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Luthfi juga menilai sektor ekonomi kreatif berpotensi menjadi sentral ekonomi baru di Jawa Tengah.
“Sehingga perlu ada pendampingan modal, kemudian pemasaran dan lain sebagainya. Ekonomi kreatif di Jawa Tengah menjadi sentral ekonomi terbarukan. Jadi ekonomi kreatif di tempat kita adalah untuk menciptakan perekonomian baru bagi diri sendiri maupun orang lain,” kata dia.
Luthfi Janji Kawal Program Seribu Desa Wisata di Jawa Tengah
Dalam kesempatan yang sama, Luthfi menyampaikan program “Seribu Desa Wisata” yang telah Pemprov Jawa Tengah canangkan akan mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Ia menegaskan desa wisata tidak bisa dilepas begitu saja tanpa pembinaan dan strategi yang jelas.
“Program Seribu Desa Wisata sudah kami ciptakan dan nanti akan guidance oleh Komisi VII untuk melakukan eksplorasi pembangunannya. Desa wisata nanti satu harus ada pembinaan teknis dari kementerian maupun kita. Jadi tidak bisa kita lepas desa wisata itu di masing-masing wilayah,” terang Luthfi.
BACA JUGA: Pekerja Asing di Jateng Ada 22 Ribu: Terbanyak China, Tersebar di Kawasan Industri
Menurutnya, pengembangan desa wisata mencakup sejumlah aspek, mulai dari pemasaran, pendanaan, pengelolaan hingga promosi.
“Kemudian yang kedua soal pendanaannya, yang ketiga tentang pengelolaannya dan yang keempat adalah promosi bagi wisata itu sendiri. Jadi aspeknya banyak yang harus kami bicarakan dengan wilayah,” katanya.
Komisi VII Siap Jembatani Perizinan dan AMDAL Pembangunan Kawasan Industri di Jawa Tengah
Terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut rencana pengembangan kawasan industri tersebut, terutama dalam aspek regulasi dan perizinan.
“Tahun ini kami sedang membahas RUU Kawasan Industri. Kami akan lakukan dialog yang lebih dalam mengenai kawasan industri karena yang menjadi kesulitan tadi disampaikan perizinan, kemudian AMDAL. Itu Pak Gubernur sampaikan langsung,” ujar Evita.
Ia menyebut Komisi VII siap menjembatani kendala tersebut agar pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah dapat berjalan optimal.
“Yang itu harapannya kami dari Komisi VII bisa menjembatani hal-hal tersebut,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
