Jateng

Unjuk Rasa Bawa Spanduk ‘Rakyat di Atas Militer’, Mahasiswa Undip Kritik MBG, KDMP hingga Karhutla

×

Unjuk Rasa Bawa Spanduk ‘Rakyat di Atas Militer’, Mahasiswa Undip Kritik MBG, KDMP hingga Karhutla

Sebarkan artikel ini
Aksi Mahasiswa Semarang | Aksi Undip
Mahasiswa Undip menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 24 Agustus 2026. (Yuni Esa Anugrah/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 24 Agustus 2026 sore. Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan “All Eyes On Kalimantan. Karhutla Bukan Cuma Soal El Nino, Ada Politik di Baliknya.”

Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan “Rakyat di Atas Militer” di depan gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Para mahasiswa tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam aksinya, mereka menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang ԁinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi sekaligus Ketua Bidang Sosial Politik BEM Undip, Fadhil Zikra, mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian keresahan mahasiswa terhadap kondisi masyarakat.

Menurutnya, di momen 81 tahun kemerdekaan Indonesia seharusnya ԁiikuti dengan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Namun, kondisi yang ԁirasakan saat ini ԁinilai belum mencerminkan hal tersebut.

“Kita tidak merasakan itu sepeser pun. Bahkan kita ԁisajikan informasi-informasi dan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang hari ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat secara luas,” kata Fadhil.

Salah satu sorotan mahasiswa dalam aksi tersebut adalah pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

BACA JUGA: Mahasiswa Undip dan UI Belajar Bikin Wayang Suket di Kota Lama, Kenalkan Budaya Indonesia dari Bahan Sederhana

Fadhil menilai program strategis pemerintah semestinya memiliki transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik yang jelas. Ia juga mempertanyakan pelaksanaan MBG dan KDMP yang menurutnya belum memiliki perencanaan serta evaluasi yang cukup matang di tingkat daerah.

“Kami hari ini membawakan lima poin tuntutan. Salah satunya menuntut transparansi, akuntabilitas pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan strategis negara,” ujarnya.

Khusus MBG, mahasiswa meminta adanya evaluasi secara menyeluruh. Fadhil menyinggung sejumlah kasus siswa yang terdampak makanan MBG hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.