SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah menyebut alokasi anggaran penanganan jalan wajib pada 2026 turun menjadi sekitar Rp300 miliar. Jumlah tersebut disebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan pada 2025 lalu, saat masih bernama Dinas Penataan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU Binmarcipka), total anggaran dinas mencapai hampir Rp1 triliun. Pemangkasan anggaran itu Henggar ungkap saat disinggung perihal perbaikan ruas jalan provinsi di Jawa Tengah.
“Salah satu di antaranya adalah proses penanganan ruas jalan yang sudah dilakukan oleh dulu eks-dinas BMCK (DPU Binmarcipka) itu kan tahun lalu mendapat anggaran alokasi anggarannya lumayan gede. Ada kurang lebih sekitar hampir sekitar Rp1 triliun,” ujar Henggar saat beritajateng.tv hubungi via panggilan WhatsApp, Kamis, 26 Februari 2026 sore.
Ia menegaskan angka hampir Rp1 triliun tersebut merupakan alokasi tahun 2025, sebelum dinasnya kini berubah nama menjadi Dinas PUPR. “[Anggaran Rp1 triliun] saat tahun 2025. Hampir kisaran begitu di tahun 2025,” tegas Henggar dikonfirmasi.
BACA JUGA: Seribu Lebih Titik Jalan Berlubang di Pati-Jepara, Target Rampung Sebelum Lebaran
Sementara pada 2026, kata Henggar, anggaran yang tersedia untuk penanganan jalan wajib jauh lebih kecil. “Tahun 2026, kalau sekarang tidak terlalu besar kita. Jadi untuk yang penanganan yang wajib itu kurang lebih kisaran Rp300 miliar sekian,” kata Henggar.
Menurutnya, secara keseluruhan alokasi 2026 memang turun ketimbang tahun sebelumnya. “Tapi secara keseluruhan alokasinya memang turun daripada tahun sebelumnya, tapi kami coba optimalkan sajalah. Apa yang ada ini kami coba optimalkan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Tak hanya itu, Henggar juga berharap anggaran untuk perbaikan jalan di Jawa Tengah bisa bertambah di tahun 2026 ini. Ia pun mengakui kondisi fiskal 2026 cukup berat.
“Kami sangat berharap sebenarnya alokasi di 2026 ini nanti bisa bertambah, tetapi ya kami tidak tahu persis kondisinya seperti apa nanti karena di 2026 ini juga posisinya sangat sulit bagi kami sebenarnya,” tambahnya.
Kemantapan Jalan Provinsi di Jateng Sudah 94 Persen dari Total 2.440 Kilometer
Di tengah penurunan alokasi anggaran, Henggar memastikan kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sudah mencapai 94 persen. Total panjang jalan provinsi di Jawa Tengah mencapai sekitar 2.440 kilometer.
“Posisi saat ini sudah tercapai seperti itu kemantapan jalannya, luas jalan provinsi di Jateng ada 2.440 sekian kilometer. Nah, tentunya 94 persen dari seluruh ruas jalan yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah utamanya ruas jalan provinsi ini kondisinya sudah secara keseluruhan ada 94 persen,” jelas Henggar.
Menurutnya, selama alokasi anggaran memungkinkan, tidak ada kendala berarti dalam menjaga kemantapan ruas jalan.
“Kalau kami itu prinsipnya selama alokasi anggarannya itu memungkinkan ya enggak ada masalah. Jadi semuanya pasti bisa kami lalui dengan baik,” kata Henggar.
BACA JUGA: Trotoar Depan SMKN 1 Bawen ‘Hilang’ Tertimbun Semak, Pejalan Kaki Terpaksa Lewat Badan Jalan
Meski sudah mencapai angka kemantapan jalan 94 persen, Henggar mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kondisi cuaca yang ekstrem dan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Sebab, banjir sangat berdampak pada kerusakan ruas jalan.
“Yang paling menjadi kekhawatiran kami dengan kondisi cuaca yang terakhir ini sangat begitu ekstrem. Ini kan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan juga baik itu di ruas jalan maupun di sektor sumber daya air karena banjir juga sering terjadi di mana-mana,” ujarnya.
“Bisa saja permasalahan banjir ini akhirnya sampai ke ruas jalan. Kan ini menjadi suatu penyebab sehingga jalannya ini kadang-kadang gampang berlubang atau lain sebagainya,” sambung Henggar.
Balai Tangani Ratusan Kilometer Ruas Jalan
Selain faktor cuaca, beratnya tanggung jawab balai juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan jalan. Henggar menyebut, rata-rata setiap balai menangani sekitar 300 kilometer ruas jalan.
“Karena tanggung jawab balai ini sebenarnya kan luas juga, rata-rata di masing-masing balai ini kurang lebih sekitar ada sekitar 300 kilometer ruas jalan yang menjadi tanggung jawabnya,” tutur Henggar.
Idealnya, kata Henggar, pengecekan berlangsung setiap hari. Namun, dalam praktiknya, penyisiran kerap berjalan tiap tiga hingga empat hari.
BACA JUGA: Akses Jalan Masih Jembatan Darurat, Warga Desa Duren Desak Pemkab Semarang Bangun Permanen
“Kadang-kadang melakukan pengecekan intervalnya tidak tiap hari tetapi 3 hari sekali atau 4 hari sekali sehingga ketemu lubang yang baru,” ujarnya.
Kendati begitu, Henggar memastikan tetap megnejar beberapa titik prioritas, termasuk di wilayah Balai Semarang dan ruas Salem di Balai Tegal yang sempat terdampak kerusakan drainase hingga menyebabkan longsor.
“Kemarin saya sudah perintahkan kaitannya dengan yang di Balai Tegal, kaitannya dengan penanganan ruas yang di Salem. Salem itu kemarin ada salah satu drainase yang mengakibatkan jalannya itu longsor. Kemarin akhirnya saya coba carikan jalan keluar dan tak suruh langsung memperbaiki mulai hari ini,” pungkas Henggar. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
