SEMARANG, beritajateng.tv – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah pada Triwulan I 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp1,34 triliun.
Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi global. Sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan geliat sektor UMKM.
Hingga akhir Maret 2026, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah mencapai Rp27,15 triliun atau 20,73 persen dari target.
Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp11,70 triliun, bea dan cukai Rp13,30 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,22 triliun.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp25,81 triliun atau 26,67 persen dari pagu anggaran. Belanja itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp7,45 triliun dan Transfer ke Daerah senilai Rp18,36 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya, mengatakan kondisi fiskal tersebut menunjukkan APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
“APBN terus hadir sebagai instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Di tengah dinamika global, kinerja fiskal yang tetap terjaga menjadi fondasi penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Bayu.
Selain kinerja fiskal yang positif, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sepanjang 2025 juga tercatat cukup kuat. Secara tahunan atau year on year (yoy), ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,37 persen, sedangkan pada triwulan IV mencapai 5,84 persen.
BACA JUGA: Investasi Jateng Tembus Rp23 Triliun, CJIBF 2026 Bidik Investor Global
Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen pada Maret 2026 berada di angka 116,3 atau masih dalam kategori optimistis.
Tekanan inflasi pun mulai melandai. Inflasi Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,54 persen secara tahunan, lebih rendah dari bulan sebelumnya. Kota Tegal menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi, sementara Kabupaten Wonosobo mencatat inflasi terendah.
Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,32 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 9,39 persen, dan rasio ketimpangan atau Gini Ratio tercatat sebesar 0,350.
Sementara itu, sektor UMKM di Jawa Tengah mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 mencapai Rp12,45 triliun atau tumbuh 9,21 persen dbanding tahun sebelumnya.
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bahkan melonjak hingga 230,31 persen secara tahunan dengan nilai mencapai Rp475,78 miliar.
Menurut Bayu, peningkatan akses pembiayaan tersebut menjadi indikator positif bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah.
“Pertumbuhan penyaluran KUR dan UMi menunjukkan bahwa pelaku UMKM semakin aktif dan produktif. Ini menjadi momentum yang baik untuk terus memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut turut memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Hingga Maret 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 9,27 juta penerima manfaat dan membuka lapangan kerja bagi sekitar 164 ribu orang di Jawa Tengah.
Bayu menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan di Jawa Tengah sepanjang 2026.
“Dengan kondisi fiskal yang sehat, dukungan APBN dan APBD yang kuat, serta stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kami optimistis Jawa Tengah mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
