SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menghadiri Silaturahmi Akbar dan Malam Puncak Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-79 di Gedung BPSDM Jawa Tengah, Sabtu, 14 Maret 2026.
Acara yang digelar oleh Badan Koordinasi HMI se-Pulau Jawa ini mengusung tema “Khidmat HMI untuk Indonesia”, sekaligus menjadi momen peluncuran program Sigma Pangan HMI sebagai respons terhadap krisis regenerasi petani di Indonesia.
BACA JUGA: Dampingi Bahlil di Sragen, Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah
Ketua Umum Badko HMI Jateng-DIY, Wiradrana Wasistha, mengungkapkan bahwa program Smart Integrated Gerakan Muda Agripreneur Pangan (Sigma Pangan) lahir dari keresahan atas kurangnya pemanfaatan teknologi dalam manajemen pangan nasional.
“Kami ingin melahirkan Agripreneur Gen Z. Melalui instrumen seperti ‘Brigadir Pangan HMI’, kader akan diterjunkan sebagai agro-task force untuk mendampingi petani lewat digitalisasi lahan dan monitoring berbasis data,” ujarnya.
Mohammad Saleh Apresiasi Langkah Inovatif HMI
Lebih lanjut, Mohammad Saleh dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi terhadap langkah inovatif HMI. Menurutnya, strategi kaderisasi yang organisasi tersebut kembangkan menunjukkan semangat baru kepemudaan yang mampu menjawab tantangan zaman.
Ia menilai, kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi isu ketahanan pangan nasional.
“Gerakan semacam ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga bertindak solutif. DPRD Jawa Tengah tentu membuka ruang kolaborasi dengan pemuda dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat,” ujar Saleh.
Sementara itu, turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, yang menyebut organisasi kemahasiswaan sebagai batu loncatan penting bagi masa depan bangsa.
BACA JUGA: Mohammad Saleh Apresiasi Kelancaran Mudik Lebaran, Ajak Pemudik Jaga Keselamatan
“Organisasi kepemudaan dan mahasiswa adalah energi lebih yang harus seluruh pejabat publik di Republik Indonesia tangkap. Termasuk di Provinsi Jawa Tengah,” tuturnya.
