SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah belum memberlakukan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.
Sebelumnya, Pemerintah RI mencanangkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan pasca Lebaran untuk penghematan BBM imbas perang Iran-AS. Bahkan, Pemprov Jawa Timur sudah mengeluarkan kebijakan WFH setiap hari Rabu yang berlaku mulai April 2026 besok.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengaku pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat terkait penerapan WFH di Jawa Tengah. Hal itu ia ungkap usai menghadiri Halal bi Halal di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 25 Maret 2026.
Kendati begitu, Luthfi mengungkap alasan mengapa pihaknya belum mengeluarkan kebijakan WFH. Salah satunya adalah, kata dia, ASN Pemprov Jawa Tengah yang hadir dalam apel usai libur Lebaran lengkap.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Minta Warga Tak Keluhkan Jalan Rusak dan Gelap di Medsos: Langsung Adukan ke LaporGub
“Kami menunggu petunjuk teknis dari Jakarta. Tetapi prinsip di daerah, belum kami berlakukan, karena kalau hasil pengecekan apel tadi pagi kami lengkap,” ujar Luthfi.
Lebih jauh, Luthfi menegaskan hingga kini Pemprov Jawa Tengah belum melihat urgensi untuk menerapkan kebijakan WFH di lingkungan ASN.
“Enggak perlu WFH di tempat kami, meskipun peraturan pemerintah memberlakukan tetapi untuk provinsi Jawa Tengah sesuai dengan keputusan yang kita lakukan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung upaya penghematan energi yang telah dilakukan Pemprov Jawa Tengah, sehingga kebijakan WFH belum menjadi kebutuhan mendesak.
BACA JUGA: Imbau Warga Jateng Tak Bawa Keluarga ke Perantauan, Ahmad Luthfi: Insyaallah Pemerintah Ngopeni
“Satu, kita masalah energi sudah kami hemat. Contoh misalkan road map provinsi Jawa Tengah menggunakan energi terbarukan,” terangnya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi energi tanpa harus mengurangi aktivitas kerja ASN melalui kebijakan WFH.
