SEMARANG, beritajateng.tv – Kesejahteraan guru tak terlepas dari berbagai janji yang Bacapres tebar menjelang Pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menjadi Bacawapres pendamping Anies Baswedan menyebut angka Rp30 juta tepat untuk gaji guru di daerah DKI Jakarta.
Selain itu, Bacapres PDI Perjuangan sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menaikkan gaji guru hingga Rp30 juta. Alasannya, bagi Ganjar, guru merupakan kunci penting bagi keberhasilan pendidikan dan kemajuan bangsa.
Menilai janji Bacapres yang menyangkut kesejahteraan guru tersebut, pakar pendidikan asal Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Ngasbun Egar angkat bicara. Ia mengapresiasi keinginan Bacapres dan calon legislatif yang berkeinginan untuk menyejahterakan kehidupan tenaga pendidikan.
Terlebih, iming-iming gaji yang tinggi mampu meningkatkan semangat guru untuk mengajar. Menurut Ngasbun, sektor pendidikan sudah seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah, khususnya dalam hal pembangunan bangsa.
Hanya saja, bagi Ngasbun, janji kepada guru mesti realistis. Mengingat komponen-komponen pekerja yang harus negara biayai tidak hanya guru saja.
“Kalau gaji guru dijanjikan sampai 30 juta itu nanti memenuhinya bagaimana? Dalam bentuk apa dan nanti yang menyetujui siapa? Janji itu jangan sekadar janji, harusnya yang sudah dihitungkan dan realistis,” ujar Ngasbun saat dihubungi beritajateng.tv melalui sambungan WhatsApp, Sabtu, 16 September 2023 malam.
Jika Bacapres benar-benar ingin menaikkan gaji guru, lanjut Ngasbun, hal itu sebaiknya termasuk dengan adanya sebuah kontrak politik. Adapun kontrak politik itu menurutnya penting agar janji yang telah Bacapres lontarkan tak tinggal kenangan jika sudah terpilih nanti.
“Yang penting harus terealisasikan, kalau serius kita kontrak politik dong. Mestinya Bacapres dan Bacawapres berani kontrak politik dengan masyarakat pendidikan (guru),” bebernya.
Ketimbang Bacapres umbar janji gaji menjulang, Ngasbun berharap pengangkatan guru lebih jadi perhatian
Ngasbun tak menampik bahwa masyarakat pendidikan, khususnya guru, tak pernah luput dari janji kampanye ke kampanye. Alih-alih Bacapres menjanjikan gaji yang ia anggap kurang perhitungan mendalam, Ngasbun menilai hendaknya calon pemimpin menyoroti permasalahan kekurangan guru terlebih dahulu.
“Banyak pihak yang memberi janji ini itu kepada para guru, tetapi ujung-ujungnya tidak terwujud. Terpenuhinya jumlah guru di Indonesia saja belum, lebih bagus untuk pengangkatan guru-guru baru,” tegasnya.
Hal ini baginya penting, ketimbang memberikan janji tidak realistis seperti gaji Rp30 juta. Pasalnya, masih banyak guru honorer yang hingga kini belum terangkat sebagai PNS maupun teralihkan ke PPPK.
BACA JUGA: Rungkad, Ini Nasib Kepala Sekolah yang Pecat Guru Honorer di Bogor
Ia berharap, siapa pun pemimpin yang terpilih nanti, sosoknya dapat memerhatikan penempatan guru, khususnya pengangkatan guru honorer yang kini belum terpenuhi secara baik.
“Guru yang masih honorer pastikan diangkat jadi PNS sesuai dengan aturan yang berlaku dan tahapan yang harus diikuti. Sehingga seluruh kebutuhan guru, mulai dari tingkat dasar sampai SMA/SMK, semua bisa terpenuhi karena di sekolah negeri masih sangat banyak guru honorer,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
