SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Jawa Tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa, 31 Maret 2026.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan, laporan tersebut akan dikaji lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) yang telah dibentuk.
“Agenda hari ini adalah LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban untuk tahun 2025. Ini akan kita kritisi dalam bentuk Pansus yang sudah dibentuk ketuanya, Mas Tugiman dari PKS,” ujar Sumanto.
BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Dorong Usulan Ahmad Luthfi ASN Naik Sepeda ke Kantor: Bagus untuk Kesehatan
Sumanto menuturkan, DPRD Jawa Tengah akan menelaah seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan pemerintah provinsi selama 2025.
“Ya, tentunya kan kita akan review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti apa yang sudah Pak Gubernur sampaikan, nanti akan kita berikan catatan-catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” lanjutnya.
Gubernur Sebut Kemiskinan dan Pengangguran Turun di Jawa Tengah
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan sejumlah capaian kinerja pemerintah provinsi sepanjang 2025.
Ia menyebut kebijakan pembangunan tahun lalu berfokus pada infrastruktur yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Yang jelas 2025 kita jabaran dari RPJM Nasional menjadi RPJM kita adalah infrastruktur kemarin dan kita jabarkan dalam bentuk kerja nyata dengan 35 kabupaten kota,” terang Luthfi.
Menurut Luthfi, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, terutama pada penurunan angka kemiskinan.
“Angka kemiskinan 2025 dari 9,58 turun menjadi 9,37. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita adalah 5,37 di atas nasional. Dan angka pengangguran terbuka kita sudah menurun,” katanya.
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta DPRD.
“Artinya, ini semua kita lakukan dengan adanya kolaborasi di berbagai kegiatan dengan DPRD yang hari ini kita lakukan,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, Luthfi menyebut target pengentasan kemiskinan masih akan dibahas lebih lanjut. Namun, ia menekankan pendekatan yang digunakan harus menyeluruh.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menegaskan penanganan kemiskinan tidak bisa terlaksana hanya dari satu sektor saja.
“Kita akan bahas nanti, tapi prinsip itu adalah output yang harus kita laksanakan. Parameter kemiskinan tidak bisa dengan beberapa bidang. Sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan itu semua harus kita jadikan satu,” kata dia.
Menurutnya, upaya tersebut harus terlaksana secara bersama-sama lintas level pemerintahan.
“Tidak hanya provinsi, lintas kementerian kita lakukan dengan bupati, wali kota kita lakukan. Sehingga dengan kita keroyok kemiskinan bersama-sama, saya yakin itu bisa kita tuntaskan,” jelasnya.
Data Bansos jadi Bahan Evaluasi, Luthfi Singgung Ada Warganya Terima Bansos 8 Tahun Berturut-turut
Luthfi juga menyinggung adanya temuan warga yang menerima bantuan sosial dalam jangka panjang. Ia menegaskan hal tersebut menjadi bahan evaluasi, bukan semata temuan pelanggaran.
“Ini adalah sebagai evaluasi, bukan masalah temuan tetapi harus kita tindak lanjuti,” ujarnya.
BACA JUGA: Bank Jateng Raih Penghargaan Kepemimpinan Regional ASEAN di Bangkok Berkat Kontribusi Pengentasan Kemiskinan
Ia menyebut, evaluasi data kemiskinan harus terlaksana secara berkala agar penanganannya lebih tepat sasaran.
“Sehingga mereduksi angka kemiskinan ini harus secara triwulan, pertahun dan lain sebagainya berjenjang berlanjut dan berkelanjutan. Tidak bisa hanya stuck satu tempat dan satu bidang,” pungkas Luthfi. (*)
Editor: Farah Nazila
