Jateng

Bahas LKPJ 2025, Gubernur Jateng Klaim Kemiskinan Turun ke 9,37 Persen

×

Bahas LKPJ 2025, Gubernur Jateng Klaim Kemiskinan Turun ke 9,37 Persen

Sebarkan artikel ini
Rapat paripurna dengan agenda pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa, 31 Maret 2026. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)
Rapat paripurna dengan agenda pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa, 31 Maret 2026. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Jawa Tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa, 31 Maret 2026.

Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan, laporan tersebut akan dikaji lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) yang telah dibentuk.

“Agenda hari ini adalah LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban untuk tahun 2025. Ini akan kita kritisi dalam bentuk Pansus yang sudah dibentuk ketuanya, Mas Tugiman dari PKS,” ujar Sumanto.

BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Dorong Usulan Ahmad Luthfi ASN Naik Sepeda ke Kantor: Bagus untuk Kesehatan

Sumanto menuturkan, DPRD Jawa Tengah akan menelaah seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan pemerintah provinsi selama 2025.

“Ya, tentunya kan kita akan review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti apa yang sudah Pak Gubernur sampaikan, nanti akan kita berikan catatan-catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” lanjutnya.

Gubernur Sebut Kemiskinan dan Pengangguran Turun di Jawa Tengah

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan sejumlah capaian kinerja pemerintah provinsi sepanjang 2025.

Ia menyebut kebijakan pembangunan tahun lalu berfokus pada infrastruktur yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Yang jelas 2025 kita jabaran dari RPJM Nasional menjadi RPJM kita adalah infrastruktur kemarin dan kita jabarkan dalam bentuk kerja nyata dengan 35 kabupaten kota,” terang Luthfi.

Menurut Luthfi, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, terutama pada penurunan angka kemiskinan.

“Angka kemiskinan 2025 dari 9,58 turun menjadi 9,37. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita adalah 5,37 di atas nasional. Dan angka pengangguran terbuka kita sudah menurun,” katanya.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta DPRD.

“Artinya, ini semua kita lakukan dengan adanya kolaborasi di berbagai kegiatan dengan DPRD yang hari ini kita lakukan,” jelasnya.

Untuk tahun 2026, Luthfi menyebut target pengentasan kemiskinan masih akan dibahas lebih lanjut. Namun, ia menekankan pendekatan yang digunakan harus menyeluruh.