Masih kata Lugud, Pasal 43 dan Pasal 48 mewajibkan setiap kejuaraan olahraga terselenggara dengan prinsip terukur, akuntabel, sistematis dan memenuhi persyaratan teknis kecabangan yang pasti.
Forum Tecnical Meeting (TM), bilang dia, tidak memiliki wewenang legislatif untuk mengubah ruh penentuan juara tanpa adanya berita acara tertulis yang telah ada kesepakatan bersama.
“Maka ini bisa masuk kategori sebagai jebakan regulasi. Di mana dapat merusak mutu standardisasi kompetisi dan penyelenggara,” kata Lugud dengan pendampingan Ketua KONI Kabupaten Semarang, Dodi Prasetyo (*)
Editor: Diaz A Abidin
