SEMARANG, beritajateng.tv – Dewan hakim cabang olahraga (cabor) paralayang pada Pekan olaharga Provinsi (Porprov) XVII Jawa Tengah (Jateng) tahun 2026 menolak permohonan banding atlet paralayang Kabupaten Semarang atas nama Muhammad Afifian.
Sikap Dewan Hakim Porprov Jawa Tengah itu tertuang dalam keputusan Nomor: 03/DH-Porprov.JTG/X/2026 dan bersifat final. Hukum kebiasaan menjadi pertimbangan Dewan Hakim Porprov Jawa Tengah.
Koordinator Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Semarang, Lugud Endro Susilo menanggapi keputusan tersebut.
“Ini bisa menjadi preseden buruk,” katanya di Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin malam, 9 November 2026.
BACA JUGA: Polrestabes Semarang Belum Lakukan Penyelidikan atas Meninggalnya Ayudiah Rivana Tridiandinita, Atlet Pencak Silat di Porprov Jateng
Lugud mengatakan, keputusan penolakan tersebut telah menabrak pasal- pasal fundamental dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Menurutnya, pertimbangan hukum kebiasaan di atas buku pedoman resmi pertandingan (THB) jelas merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum positif keolahragaan nasional.
“Lebih spesifik Pasal 5 ayat (1) huruf n UU Keolahragaan. Pasal ini mengamanatkan bahwa keolahragaan wajib terselenggara dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum,” bilang Lugud.
BACA JUGA: KONI Jateng Evaluasi Usai Insiden Atlet Selam Jepara Syabilla Rizkia, Tim Rescue dan Medis Ditambah
Pasal 61 huruf c, kata dia, mengamanatkan setiap atlet secara hukum memiliki hak mutlak untuk mendapatkan peningkatan prestasi, perlindungan, dan jaminan keadilan dalam keolahragaan.
KONI Menilai Ada Perampasan Hak Atlet
Kata Lugud, ‘menghukum’ atlet atas kecerobohan administrasi Technical Delegate (TD) yang tidak bertanggungjawab dalam menyusun THB secara utuh adalah bentuk perampasan hak asasi atlet.
Terlebih, ucapnya, di dalam doktrin hukum olahraga internasional (Lex Sportiva), berlaku asas universal In Dubio Pro Athleta.
“Artinya, apabila terdapat kekosongan atau kecacatan aturan dari pihak panitia, maka penafsiran hukum wajib ambil yang paling menguntungkan posisi atlet,” kata Lugud.
