SEMARANG, beritajateng.tv – Senator asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, menyoroti banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di kaki Gunung Slamet, termasuk Kabupaten Banyumas. Ia menegaskan pentingnya penataan lingkungan kawasan tengah Jawa Tengah, menyusul mencuatnya dugaan aktivitas penambangan dan penebangan liar yang ramai diperbincangkan di masyarakat.
Abdul Kholik menyampaikan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Banyumas terkait isu penambangan di kawasan tersebut. Ia menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas telah mengambil sikap dengan mengirimkan rekomendasi pencabutan izin tambang ke tingkat provinsi.
“Saya pribadi dari DPD RI sudah bertemu dengan Pak Bupati Banyumas terkait tambang itu. Dan tegas, Pak Bupati sudah memberikan rekomendasi untuk pembatalan atau pencabutan izin. Tambang granit yang di atas itu, kewenangannya memang di provinsi, dan rekomendasi dari daerah sudah dikirim ke provinsi,” kata Abdul Kholik usai kunjungan kerja Komite II DPD RI di Gedung B Lantai 5 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 26 Januari 2026.
Ia berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut, mengingat kondisi geografis wilayah tengah Jawa Tengah yang ia nilai rawan bencana.
BACA JUGA: Cuaca Ekstrem hingga Banjir Bandang, Semua Jalur Pendakian Gunung Slamet Tutup Sementara
“Kontur Jawa Tengah itu di utara dataran rendah, naik sedikit masuk pegunungan, lalu turun lagi. Kawasan tengah ini memang rawan dan harus dijaga. Ini butuh kebijakan afirmatif untuk menjaga lingkungannya,” ujarnya.
Menurutnya, perlindungan kawasan pegunungan kerap berbenturan dengan kebutuhan daerah untuk berkembang. Oleh sebab itu, ia menilai perlu ada keseimbangan kebijakan agar daerah yang menjaga alam tetap mendapatkan ruang pembangunan.
“Kalau daerah lain bisa berkembang, kawasan tengah ini justru harus menjaga alam. Tapi mereka juga ingin berkembang. Keseimbangan ini yang harus terus kita dorong,” katanya.
Menanggapi isu yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya pihak tertentu yang disebut “gajah”, sosok yang membekingi aktivitas tambang, Abdul Kholik mengaku belum memperoleh informasi tersebut. Namun, ia kembali menegaskan sikap Pemkab Banyumas yang telah merekomendasikan pencabutan izin.
“Kalau itu [gajah] saya baru dengar. Tapi waktu bertemu Pak Bupati, beliau jelas menyampaikan sangat setuju dan sudah membuat surat rekomendasi pencabutan izin,” ujarnya.
Banjir Bandang Terjadi Berulang di Sejumlah Wilayah Jawa Tengah
Tak hanya itu, ia juga menyinggung banjir bandang yang terjadi berulang, termasuk di wilayah lain seperti Tegal dan Pemalang, sebagai sinyal kuat perlunya perhatian khusus terhadap kawasan tengah Jawa Tengah.
Ia menyebut, pihaknya bersama tim juga mulai melakukan pemantauan dan menerima laporan terkait penanganan awal bagi korban bencana.
“Wilayah tengah ini memang sangat rawan. Maka butuh afirmasi khusus, baik penataan lingkungannya maupun pemihakan dari pemerintah. Kami juga mengawasi dan mulai menerima laporan agar ada penanganan awal untuk korban-korban bencana,” pungkasnya.
Senada dengan Abdul Kholiq, Wakil Ketua I Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, menegaskan bahwa isu dugaan penebangan dan penambangan liar di Jawa Tengah akan menjadi perhatian lembaganya melalui fungsi pengawasan dan advokasi.
“Kalau ada informasi seperti itu, kami pasti berkolaborasi. Di DPD RI kami punya fungsi advokasi dan pengawasan yang selama ini cukup kuat dilakukan,” kata Angelius.
BACA JUGA: Tragedi Gunung Slamet 1985, Kisah Pendaki Gunung Asal Semarang Hilang
Ia mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran lingkungan di daerahnya.
“Kalau memang ada, silakan laporkan ke kami. Kami ada kantor daerah di Semarang dan ada anggota Komite II, termasuk Pak Abdul Kholik, yang cukup terkenal responsif terhadap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Terkait keterbatasan anggaran kebencanaan, termasuk di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Angelius mengakui hal tersebut menjadi keluhan yang kerap masuk. Namun, ia menekankan pentingnya upaya pencegahan.
Menurut Angelius, selama ini penanganan bencana masih bisa dilakukan, namun tanpa pembenahan lingkungan di hulu, potensi bencana akan terus berulang.
“Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana pencegahan di hulunya. Supaya bencana itu jangan sampai terjadi,” katanya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
