HeadlineJatengNews UpdatePeristiwa

Banjir Rob Jateng, KNTI Soroti Program Mitigasi Perubahan Iklim Tak Jadi Prioritas Pemprov

×

Banjir Rob Jateng, KNTI Soroti Program Mitigasi Perubahan Iklim Tak Jadi Prioritas Pemprov

Sebarkan artikel ini
Kondisi Rob di Jalan Pantura Genuk Semarang.

Laporan yang diterima pihaknya menyebutkan, terdapat 15.820 nelayan tangkap yang terdampak akibat permukiman tenggelam dan cuaca ekstrim dalam satu minggu terakhir. Akibat banjir rob, banyak rumah warga yang terendam termasuk barang elektronik maupun transportasi nelayan terendam banjir dan nelayan mengalami kerugian material. Kerugian lain yang paling besar dampaknya adalah kegiatan pertambakan rakyat dan petambak garam karena berpotensi gagal panen mencapai miliaran rupiah. Lebih dari 3.226 pembudidaya ikan dengan total luas lahan 31.900 hektare terdampak banjir rob.

“Kerusakan juga dialami oleh para petambak garam seperti yang terjadi di Jepara. Ketinggian banjir yang mencapai 50 hingga 100 sentimeter menyebabkan terhambatnya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi pra produksi hingga pasca produksi terkena dampak dengan tutupnya Tempat Pelelangan Ikan,” ujarnya.

Aktivitas lain yang terkena dampak yaitu terganggunya sekolah, transportasi, hingga aktivitas rumah tangga. Data ini tentu saja berpotensi lebih besar lagi di sejumlah daerah lain. Begitupun dengan kondisi kesehatan sejumlah warga yang mulai mengalami berbagai keluhan kesehatan seperti gatal-gatal yang disebabkan karena genangan air banjir. Selain itu, banyak juga dijumpai warga yang mengalami tekanan darah tinggi karena efek kurang tidur dan faktor kelelahan yang dialami masyarakat terdampak bencana banjir rob.

Peristiwa banjir rob ini, lanjutnya, sesuai dengan hasil kajian KNTI di pesisir utara Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah pada 2020-2021, bahwa banjir rob akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Erosi pantai di beberapa daerah di Jawa Tengah telah menyebabkan pergeseran garis pantai hingga 1-2 Km, juga kondisi penurunan tanah yang terus meningkat setiap tahun.

Karena itu, KNTI mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah progresif untuk memitigasi dan mengadaptasi bencana-bencana yang dihadapi oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pembudidaya. Diantaranya dengan mendorong pendekatan koordinasi yang efektif antar pemerintah daerah di dalam satu provinsi.