SEMARANG, beritajateng.tv – Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, memberikan tanggapan terkait ancaman krisis tenaga pengajar akibat kekurangan guru di Kabupaten Semarang.
Ngesti mengaku akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Hal itu guna mencari solusi terbaik atas persoalan yang kini sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang hadapi.
Pasalnya, fakta yang terjadi saat ini, gelombang tenaga pengajar yang harus memasuki masa purna tugas atau pensiun masih terus berlanjut.
Sehingga, banyak sekolah SD dan SMP mengalami kekurangan guru. Problem selanjutnya, beban mengajar guru juga semakin bertambah berat lantaran harus mengampu lebih dari satu mata pelajaran.
Ngesti menyampaikan saat ini masih terus mendiskusikan terkait solusi tenaga non-ASN yang tidak masuk PPPK dan yang tak bisa masuk PPPK paruh waktu.
BACA JUGA: Semarang Kekurangan Guru Inklusi, Dewan Pendidikan Desak Sediakan Tenaga Pengajar
Sebab, saat ini tenaga non-ASN di Dinas Pendidikan jumlahnya mencapai sekitar 682 orang. Di sisi lain juga terdapat surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang terbit pada Januari 2025.
Apabila di akhir Desember 2025 Pemkab tak bisa menganggarkan insentif ataupun gaji tenaga kependidikan, terutama yang ada di SD maupun SMP, maka bakalan makin kerepotan.
Maka itu, Ngesti akan berkonsultasi dengan Mendagri guna mencari solusinya. Termasuk dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
