SEMARANG, beritajateng.tv – DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyoroti persoalan sistem barcode BBM subsidi yang dinilai menghambat operasional angkutan barang maupun penumpang di sejumlah daerah.
Sekjen DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, mengatakan kendala distribusi BBM subsidi saat ini menjadi keresahan serius bagi pelaku usaha transportasi.
“Yang menjadi trigger di angkutan itu selalu bahan bakar. Kami ada keresahan dengan suplai bahan bakar subsidi di seluruh Indonesia karena bikin kendala operasional,” kata Kurnia saat beritajateng.tv temui di Semarang pada Selasa, 19 Mei 2026.
Menurutnya, persoalan barcode dan verifikasi kendaraan sempat memicu antrean panjang serta mengganggu aktivitas distribusi logistik dan angkutan di lapangan.
Organda mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Pertamina Patra Niaga guna mempercepat proses verifikasi ulang data kendaraan yang mengalami kendala barcode.
“Kami dari minggu lalu sudah komunikasi dengan Patra Niaga. Langsung dapat respons untuk daftar ulang dan percepatan verifikasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ketua Umum DPP Organda juga disebut telah berkoordinasi dengan Komisaris Utama Pertamina agar sistem distribusi BBM subsidi tidak menghambat aktivitas transportasi nasional.
“Sedang dalam proses diskusi supaya menghasilkan keputusan yang bisa memperlancar operasional,” kata Kurnia.
Di sisi lain, Kurnia menilai ketidakpastian kebijakan BBM subsidi saat ini justru membuat pengusaha angkutan kesulitan menyusun strategi operasional.
“Kalau memang pemerintah berat, lepaskan saja atau disesuaikan. Daripada ditahan seperti sekarang, operasional kami jadi terhambat,” tegasnya.
Organda juga mengingatkan bahwa gangguan pasokan BBM subsidi dapat berdampak langsung terhadap tarif angkutan umum maupun logistik.
“Kalau BBM subsidi nanti terlepas atau naik, otomatis tarif akan menyesuaikan lagi,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, Organda masih menahan kenaikan tarif sambil menunggu keputusan pemerintah terkait skema distribusi dan harga BBM subsidi hingga Juni 2026.
“Kami masih menunggu arah pemerintah. Tapi kalau tidak ada kepastian dan biaya terus naik, penyesuaian tarif sulit terhindari,” pungkas Kurnia.
