SEMARANG, beritajateng.tv – Sebanyak 507 nelayan di Kota Semarang telah mengantongi rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari Dinas Perikanan Kota Semarang.
Namun, masih ada 258 nelayan yang belum mengajukan permohonan karena terkendala kelengkapan administrasi hingga perbaikan kapal.
Data Dinas Perikanan Kota Semarang mencatat terdapat 765 nelayan yang tergabung dalam 20 Kelompok Usaha Bersama (KUB).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 507 nelayan telah mengajukan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dengan total realisasi pembelian mencapai 769.943 liter.
Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Soenarto, mengatakan sebagian nelayan yang belum mengajukan rekomendasi masih melengkapi dokumen sesuai ketentuan, sementara lainnya belum bisa mengurus karena kapal masih menjalani perbaikan.
“Sudah ada 507 nelayan dari 20 KUB yang mengajukan rekomendasi. Total BBM bersubsidi yang sudah dibelanjakan mencapai 769.943 liter. Masih ada 258 nelayan yang belum mengajukan karena sebagian masih melengkapi persyaratan administrasi dan ada yang kapalnya masih diperbaiki,” ujar Soenarto, Rabu, 8 Juli 2026.
Ia menjelaskan, mekanisme pengajuan rekomendasi mengacu pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.
Untuk memperoleh rekomendasi tersebut, nelayan wajib melampirkan sejumlah dokumen. Di antaranya kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) yang telah terdaftar pada aplikasi XSTAR BPH Migas, PAS Kecil untuk kapal berukuran 1-6 GT, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), fotokopi KTP, serta surat permohonan.
“Semua dokumen itu akan kami verifikasi terlebih dahulu. Jika persyaratan lengkap, kami menerbitkan surat rekomendasi yang berlaku selama satu bulan dan dapat digunakan untuk membeli BBM bersubsidi sesuai kuota yang ditetapkan,” jelasnya.
BACA JUGA: Ratusan Nelayan Larung Kepala Kambing Sedekah Laut di Mangunharjo Semarang
Menurut Soenarto, setiap nelayan memperoleh alokasi maksimal sekitar 1.250 liter solar bersubsidi setiap bulan.
Besaran kuota tersebut sesuai dengan karakteristik nelayan Kota Semarang yang umumnya melaut dalam radius sekitar empat mil dari garis pantai dengan durasi melaut hanya satu hari.
“Nelayan di Semarang rata-rata melaut sekitar empat mil dari pantai sehingga kebutuhan BBM-nya berbeda dengan nelayan di daerah lain yang bisa melaut hingga berhari-hari,” katanya.
Untuk mempercepat proses pengajuan, Dinas Perikanan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh KUB. Dan akan terus mendampingi nelayan sepanjang Juli dalam melengkapi persyaratan administrasi.
Selain pendampingan, Pemkot Semarang juga menyiapkan layanan jemput bola di Rumah Apung Tambak Lorok pada Agustus mendatang.
Layanan tersebut akan berlangsung selama tiga hari dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta instansi terkait lainnya.
Soenarto mengatakan layanan terpadu itu karena sebagian besar kendala yang nelayan hadapi berkaitan dengan proses administrasi berbasis digital.
“Hasil evaluasi kami menunjukkan kendala terbesar berada pada proses digitalisasi. Karena itu kami hadir langsung agar para nelayan lebih mudah mengurus seluruh persyaratan,” ujarnya.
Ia menambahkan, mayoritas penerima kuota solar bersubsidi berada di kawasan Tambak Lorok dan sekitarnya.
Sementara nelayan di wilayah pesisir barat, seperti Mangunharjo dan Mangkang Wetan. Umumnya menggunakan bensin dan gas elpiji hasil konversi karena mengoperasikan perahu berukuran kecil.
“Nelayan di wilayah barat kebanyakan menggunakan pertalite dan gas elpiji karena perahunya lebih kecil. Sehingga kebutuhan solar tidak sebesar nelayan di Tambak Lorok,” jelasnya.
Salah seorang nelayan di Mangunharjo Semarang, Rahmat, membenarkan bahwa mayoritas nelayan di wilayahnya tidak bergantung pada BBM solar subsidi.
Menurutnya, mesin perahu kecil lebih banyak menggunakan bensin dan gas elpiji yang telah di konversi. “Di sini kebanyakan memakai bensin dan gas elpiji hasil konversi. Jadi kami tidak terlalu bergantung pada solar bersubsidi,” kata Rahmat. (*)
