Sementara berdasarkan data panitia, kata Joko, sebanyak 28 kabupaten telah mengonfirmasi akan bergabung dalam rangkaian aksi yang berlangsung selama tiga hari.
Ia menyebut para peserta aksi merupakan masyarakat yang merasa terdampak oleh berbagai kebijakan pemerintah.
“Korban kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya singkat.
Kriminalisasi Terhadap Petani dan Pejuang Lingkungan
Dalam kajian yang disusun Aliansi Jateng Guyub, kriminalisasi terhadap petani dan pejuang lingkungan disebut masih terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Aliansi tersebut turut menyoroti kasus yang menimpa petani di Dayunan, Kendal, pejuang lingkungan di Sumberrejo, Jepara, petani Simbangdesa, Batang, petani Pundenrejo, Pati, pejuang lingkungan Kendeng, hingga aktivis asal Blora.
Selain isu kriminalisasi, aliansi juga menyoroti berbagai persoalan lain yang mereka sebut sebagai “Jateng Darurat Ekonomi Rakyat”.
Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), praktik upah murah, konflik agraria, hingga persoalan infrastruktur dan pendidikan.
Di tengah aksi tersebut, massa juga menggelar prosesi Nyiwer, yakni ritual tradisi Jawa yang dimaknai sebagai bentuk tolak bala.
Joko menuturkan, ritual tersebut bukan sekadar prosesi budaya, melainkan doa agar para pemimpin mampu menjalankan pemerintahan dengan lebih baik.
“Nyiwer sendiri dalam tradisi Jawa itu suatu bentuk ritual spiritual untuk tolak bala. Tujuannya apa? Supaya orang-orang di pemerintahan yang jelek-jelek itu hilang sifat buruknya. Ayo kita munculkan yang baik-baik untuk Jawa Tengah yang guyub, untuk Jawa Tengah yang lestari. Jadi ini murni sebuah tradisi orang Jawa,” terangnya.
Prosesi tersebut terlaksana dengan membawa berbagai perlengkapan ritual atau ubarampe. Sejumlah perwakilan peserta aksi kemudian berkeliling satu putaran mengitari Kantor Gubernur Jawa Tengah.
BACA JUGA: Tak Cuma Andalkan BUMD, Ahmad Luthfi Genjot Investasi jadi Pemasukan Baru Jawa Tengah
Melalui aksi itu, Joko berharap pemerintah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum mengeluarkan suatu kebijakan. Menurutnya, kebijakan negara seharusnya tidak menambah beban rakyat.
