SEMARANG, beritajateng.tv – Poster bertuliskan “Gubernur Ora Tau Kerjo” dan spanduk bergambar Presiden RI Prabowo Subianto bertuliskan “Kami Butuh Pangan Bukan Tambang” mewarnai aksi unjuk rasa Aliansi Jateng Guyub di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 22 Juli 2026 sore.
Massa yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah bergantian menyampaikan orasi. Mereka membawa beragam tuntutan, mulai dari persoalan lingkungan, konflik agraria, hingga kriminalisasi terhadap petani dan pejuang lingkungan.
Koordinator Aliansi Jateng Guyub, Joko Priyanto mengatakan, aksi yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut memang mengangkat sejumlah persoalan di Jawa Tengah.
Namun, menurutnya, kriminalisasi terhadap petani menjadi isu paling mendesak yang harus segera mendapat perhatian pemerintah.
“Sebenarnya kalau bicara tuntutan itu kita banyak. Tapi kawan-kawan yang tergabung dalam Jateng Guyub ini saat ini punya fokus pada persoalan lingkungan, persoalan agraria, dan kriminalisasi terhadap petani di daerah Jawa Tengah. Fokus isu kita untuk aksi tiga hari ke depan ini adalah hal-hal tersebut,” ujar Joko saat beritajateng.tv temui di sela aksi.
BACA JUGA: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Minta Tegal Business Forum Hasilkan Investasi, Bukan Sekadar Seremoni
Dari berbagai persoalan tersebut, Joko menilai kriminalisasi terhadap petani dan pejuang lingkungan merupakan kondisi yang paling darurat.
“Tuntutan yang menurut kami darurat untuk disuarakan itu tentang kriminalisasi. Ada kawan-kawan dari Kendal yang dikriminalisasi, kemudian Pati, Rembang, dan Blora. Dan saat ini yang sudah ditangkap itu kawan dari Blora,” sambungnya.
Joko menjelaskan, kasus yang menimpa warga Blora berawal dari pembangunan jalan yang akan digunakan sebagai akses masyarakat setempat. Namun, proses pembangunan tersebut justru berujung pada proses hukum.
“Itu soal membangun akses jalan tapi ditangkap polisi hutan. Padahal sebenarnya membangun jalan itu untuk akses penduduk lokal,” tuturnya.
Adapun peserta aksi yang hadir pada hari pertama berasal dari sedikitnya 15 kabupaten di Jawa Tengah.
Sementara berdasarkan data panitia, kata Joko, sebanyak 28 kabupaten telah mengonfirmasi akan bergabung dalam rangkaian aksi yang berlangsung selama tiga hari.
Ia menyebut para peserta aksi merupakan masyarakat yang merasa terdampak oleh berbagai kebijakan pemerintah.
“Korban kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya singkat.
Kriminalisasi Terhadap Petani dan Pejuang Lingkungan
Dalam kajian yang disusun Aliansi Jateng Guyub, kriminalisasi terhadap petani dan pejuang lingkungan disebut masih terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Aliansi tersebut turut menyoroti kasus yang menimpa petani di Dayunan, Kendal, pejuang lingkungan di Sumberrejo, Jepara, petani Simbangdesa, Batang, petani Pundenrejo, Pati, pejuang lingkungan Kendeng, hingga aktivis asal Blora.
Selain isu kriminalisasi, aliansi juga menyoroti berbagai persoalan lain yang mereka sebut sebagai “Jateng Darurat Ekonomi Rakyat”.
Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), praktik upah murah, konflik agraria, hingga persoalan infrastruktur dan pendidikan.
Di tengah aksi tersebut, massa juga menggelar prosesi Nyiwer, yakni ritual tradisi Jawa yang dimaknai sebagai bentuk tolak bala.
Joko menuturkan, ritual tersebut bukan sekadar prosesi budaya, melainkan doa agar para pemimpin mampu menjalankan pemerintahan dengan lebih baik.
“Nyiwer sendiri dalam tradisi Jawa itu suatu bentuk ritual spiritual untuk tolak bala. Tujuannya apa? Supaya orang-orang di pemerintahan yang jelek-jelek itu hilang sifat buruknya. Ayo kita munculkan yang baik-baik untuk Jawa Tengah yang guyub, untuk Jawa Tengah yang lestari. Jadi ini murni sebuah tradisi orang Jawa,” terangnya.
Prosesi tersebut terlaksana dengan membawa berbagai perlengkapan ritual atau ubarampe. Sejumlah perwakilan peserta aksi kemudian berkeliling satu putaran mengitari Kantor Gubernur Jawa Tengah.
BACA JUGA: Tak Cuma Andalkan BUMD, Ahmad Luthfi Genjot Investasi jadi Pemasukan Baru Jawa Tengah
Melalui aksi itu, Joko berharap pemerintah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum mengeluarkan suatu kebijakan. Menurutnya, kebijakan negara seharusnya tidak menambah beban rakyat.
“Harapan kami, kami meminta pemerintah ketika membuat kebijakan jangan sampai menyengsarakan rakyat. Karena bagaimanapun rakyat ini kan tuannya. Jadi kita meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, khususnya di Jawa Tengah,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
