“Jika benar PDIP ada di situ [oposisi], itu akan jauh lebih baik sebagai partner kerja. Supaya ada titik temu yang bisa diangkat untuk perbaikan dan keberlangsungan pembangunan nasional kita,” jelas NHS.
Gemuknya kabinet Prabowo-Gibran, NHS tafsirkan politik bagi-bagi kue jabatan
Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran kabarnya akan menggandeng 49 menteri dan 59 wakil Menteri (wamen).
Jumlah itu lebih banyak daripada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma’aruf Amin yang hanya ada 34 menteri dan 17 wamen. Kabinet ‘gemuk’ Prabowo-Gibran pun mendapat sorotan pengamat politik.
BACA JUGA: Koalisi di Daerah Tak Linear Pilgub Jawa Tengah, Bagaimana Strategi PDIP Menangkan Andika-Hendi?
Perihal gemuknya kabinet Prabowo-Gibran, NHS menafsirkan adanya bagi-bagi kue jabatan. Ia pun tak menampik hal itu sebagai politik balas budi kepada partai politik pengusung Prabowo-Gibran yang berhasil mengantarkannya menuju kursi RI 1.
“Jika benar bahwa tokoh sejumlah lebih dari 100 itu akan definitif jadi menteri atau wamen, maka sulit untuk dielak bahwa itu kemungkinan bagi-bagi posisi. Ada latar politik treat off, atau sharing kedudukan kekuasaan,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
