Kalau ada kekurangan persyaratan dalam proses perizinan juga harus segera di benahi. Sehingga proses perizinannya juga bisa segera rampung.
Sengembang pengembang juga tidak asal menyalahkan pemerintah kalau kemudian ada tindakan tegas di lapangan. “Perizinan harus di lengkapi dulu, jangan membandel, ini kan pelaku usaha yang melanggar,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang juga harus memberikan pembinaan kepada konsultan pengembang yang akan berinvestasi.
Kalau ada kekurangan persyaratan yang harus terpenuhi sampaikan secara jelas dan terbuka. “Sehingga proses perizinan bisa selesai tepat waktu,” lanjut Wisnu.
BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Sumanto Sesalkan Ricuh Aksi May Day di Semarang: Mestinya Bisa Secara Damai
Terpisah, Wakil Direktur Humas dan Legal Celosia 2, Pristyono menyampaikan, pengembang siap menaati semua ketentuan, aturan dan kebijakan dari Pemkab Senarang.
Ia juga menyebut, pemkab dan DPRD Kabupaten Semarang sangat mendukung adanya investasi di bidang pariwisata, karena bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PAD.
“Terlebih dalam kegiatan kami, rencananya juga akan memberdayakan dan menyerap tenaga kerja dari warga lokal, yang ada di Bandungan dan sekitarnya,” tambah Pristyono. (*)
Editor: Farah Nazila
