SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (UNDIP) secara resmi menyatakan menarik diri dari keterlibatan dalam aliansi nasional mahasiswa, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan.
Pernyataan tersebut dirilis usai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI Kerakyatan di Padang pada 13–19 Juli 2025, yang dinilai jauh dari semangat perjuangan mahasiswa dan kepentingan rakyat.
Melalui siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua BEM UNDIP, Aufa Atha Ariq menyatakan bahwa Munas yang seharusnya menjadi forum strategis untuk merumuskan arah gerak perjuangan mahasiswa justru berubah menjadi ajang konflik dan perebutan kekuasaan.
Hal itu Ariq konfirmasi saat beritajateng.tv hubungi pada Senin malam, 21 Juli 2025. Ia menyebut Munas tidak menghadirkan adu gagasan yang substansial malah menjadi forum politik praktis yang memprioritaskan kekuasaan dan pencitraan.
“Ya, pada intinya, sebetulnya ada beberapa hal yang kemudian memang tidak sejalan. Terlihat bagaimana kemarin pada saat Munas yang ingin membahas hal-hal yang substansial sebetulnya. Namun, dalam forum Munas tersebut bukannya membahas hal-hal substansi malah hal-hal praktis,” ujar Ariq.
BEM UNDIP menilai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa forum telah kehilangan makna persatuan yang seharusnya menjadi jiwa gerakan mahasiswa.
“Kami menyayangkan hal tersebut, dari UNDIP yang kami rasa sebetulnya bisa memproses ekskalasi gerakan yang lebih luas gitu. Kalau kemarin membahas hal-hal yang kemudian tidak banyak yang berkaitan dengan gerakan,” tutur Ariq.
Hadirnya pejabat dan politikus dalam Munas XVIII BEM SI Kerakyatan di Padang
Dalam agenda Munas tersebut adalah pemilihan koordinator pusat dan jajaran pengurus inti BEM SI di tahun 2025. Ariq membenarkan ada beberapa pejabat dan politikus yang hadir. Di antaranya, Kepala BIN Daerah, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumatera Barat, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Ketua Umum Partai Perindo.
Ia menyayangkan kehadiran pejabat dan tokoh politik tersebut hanya memberikan sambutan. Hal itulah yang dinilai bahwa Munas tersebut memberikan panggung untuk pejabat dan politikus.
“Yang kemudian kami sayangkan juga harapannya kan bisa memberikan suatu insight ya terkait dengan kepemudaan misalnya kan begitu. Tapi sayang sekali hanya sambutan saja gitu ya. Artinya kan tidak halnya ada hal substansial kemudian bisa teman-teman mahasiswa terima, ya. Itu yang kami rasakan bahwa ini hanya memberikan panggung untuk pejabat di situ,” jelasnya.
BEM UNDIP memutuskan menarik diri dari BEM SI Kerakyatan sehari sebelum penutupan Munas. Keputusan itu setelah munculnya konflik fisik antar peserta, yang menyebabkan dua mahasiswa mengalami luka.
BACA JUGA: Bank Jateng Syariah Resmikan KCPS Undip, Wujudkan Sinergi Keuangan Syariah
Dengan demikian, BEM UNDIP menegaskan tidak akan bergabung dengan aliansi nasional manapun di tahun ini. Khususnya yang teranggap tunduk pada kepentingan elite.
“Untuk kepengurusan di tahun ini BEM UNDIP tidak mengikuti aliansi sama sekali. Tidak tahu untuk di tahun depan akan seperti apa,” pungkas Ariq. (*)
Editor: Farah Nazila
