SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah memastikan belum ada formasi untuk menampung sekitar 1.411 guru P1 pada tahun anggaran 2025. Bahkan, pihaknya tak menjamin mereka bisa diangkat atau mendapatkan formasi pada tahun anggaran 2026.
Sadimin, kepala dinas terkait, menyebut anggaran tahun 2025 tak tersedia untuk mengangkat mereka. Hal itu Sadimin jumpai saat beritajateng.tv jumpai langsung di kantornya, Kamis, 7 Agustus 2025.
“Untuk guru kita yang dari PPPK, tahun 2024 kemarin ada pengangkatan, tapi di 2025 ini anggaran tidak tersedia untuk mengangkat. Secara angka dan data, kita sebetulnya sudah cukup. Rata-rata guru kita mengajar 27-28 jam pelajaran, dengan data guru kita keseluruhan itu 36 ribu sekian,” tutur Sadimin.
Sadimin pun membenarkan perwakilan guru yang tergabung dalam P1 itu sudah berkali-kali melakukan audiensi dengan pemerintah pusat dan daerah. Namun, ia menegaskan formasinya belum ada di tahun 2025.
“Teman-teman [P1] juga bolak-balik audiensi, juga sudah kami komunikasikan dengan pusat, tapi memang formasi belum ada. Sehingga ya menunggu, apakah nanti diangkat apakah tidak? Kalau diangkat tahun berapa? Yang jelas saat ini formasi belum ada,” sambung Sadimin.
BACA JUGA: Peliknya Nasib Guru PPPK Jateng, Kepala BKN RI Minta Kepala Daerah Cepat Usulkan Formasi Paruh Waktu
BKN ungkap daerah yang bisa usulkan formasi untuk guru P1
Belum lama ini, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI menyebut pemerintah daerah, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bisa mengusulkan formasi.
Sadimin tak membantah hal tersebut. Hanya saja, kata dia, pengajuan formasi juga menimbang ketersediaan anggaran. Dengan tegas, ia membenarkan anggaran 2025 tak tersedia untuk pengangkatan seribu lebih guru P1 tersebut.
“Yang mengajukan formasi dari provinsi bisa, tetapi juga kami menghitung anggarannya ada apa tidak, karena semuanya kan juga ditanggung oleh APBD, sekiranya ada anggaran ya kami ajukan. Tapi kalau 2025 menurut catatan kami, anggaran tidak cukup dan formasi Menpan juga untuk 2025 ini tidak ada, ini untuk yang PPPK,” tegasnya.
Alhasil, tutur Sadimin, 1.411 guru P1 di Jateng itu harus menunggu hingga ada formasi tersedia. Meskipun, Sadimin tak tahu persis kapan akan mengusulkan formasi itu.
“Sehingga yang 1.411 guru P1 itu menunggu sampai ada formasi. Kemudian untuk non-ASN dari guru, kita juga ada sekitar 1.469 ya. Sebanyak 1.469 ini mengajar di sekolah-sekolah SLB, SMA, SMK se-Jawa Tengah, ini juga kami optimalkan. Ada PPPK yang nol jam atau kurang jam, kan wajibnya minimal 24 jam, sehingga kami kasih penugasan di tempat atau sekolah lain,” terang Sadimin.
BACA JUGA: Penempatan Ratusan Guru PPPK di Jateng Bermasalah, Muhdi Minta Pemprov Bertindak Tanpa Tunggu Pusat
Nasib seribuan guru tergantung pemerintah pusat
Lebih lanjut, Sadimin menyebut baik guru P1 maupun guru swasta yang lolos Passing Grade (PG) pada 2021 lalu alias R1D nasibnya bergantung pada kebijakan pusat.
“Yang swasta itu kami menunggu kebijakan pusat, dari Menpan-RB. Kami sudah komunikasi di pusat pendidikan, Komisi E sudah ke sana, sudah menyampaikan unek-unek dari teman-teman, sudah kami sampaikan. Sekali lagi kami nunggu regulasinya dari Menpan RB,” sambung dia.
Selain itu, Sadimin turut menanggapi pernyataan Komisi E DPRD Jawa Tengah yang menyatakan APBD cukup untuk mengusulkan formasi bagi seribu lebih guru P1 tersebut.
“Iya, kalau itu sudah ada anggarannya, yang jelas tahun 2025 ini enggak ada. Barangkali nanti 2026 coba kita cek, kami sudah cek data dari ketenagaan kami ya, ini 2025 catatannya belum ada. Kami masih menuntaskan yang kemarin, empat saja masih ada yang nol jam ya, tentunya harus kita optimalkan supaya teman-teman guru itu bisa mengajar minimal 24 jam tadi,” pungkas Sadimin. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
