Bergas menegaskan, tanpa pola kolaborasi tersebut, BPBD akan kesulitan menjalankan tugasnya dalam menangani bencana.
BACA JUGA: Tanah Longsor Dominasi Bencana di Semarang Sepanjang 2025, BPBD Catat 160 Kejadian
“Kalau enggak gitu, kami enggak bisa dapat, enggak bisa melaksanakan sebanyak itu. Ya terbatas, tapi kami enggak stuck. Enggak stuck dengan keterbatasan, harus cari caranya gimana,” ujarnya.
Ia menyebut, upaya tersebut juga diarahkan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap bencana.
“Karena kami harus nututi masyarakat yang selama ini mungkin berpikiran menjadi objek penderita, posisinya korban. Bagaimana masyarakat itu memposisikan diri bukan sebagai korban, tapi sebagai subjek penanganan,” katanya.
Menurut Bergas, keselamatan dalam situasi bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah.
“Karena keselamatan dari bencana itu kan dimulai dari diri sendiri. Maka yang kami bangun itu mindset-nya,” tegasnya.
Bencana di Jateng meningkat tiap tahun, namun anggaran selalu tak pernah cukup
Bergas juga mengakui, tren kejadian bencana di Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat, sementara kenaikan anggaran relatif kecil.
“Kalau jumlah bencananya, mantap. Naik terus. Pasti naik terus,” katanya.
Saat ditanya apakah kondisi tersebut membuat BPBD kewalahan, Bergas menegaskan penanganan bencana tidak hanya satu instansi yang tanggung. “Makanya kita enggak sendiri. Kami BPBD enggak sendiri,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah organisasi perangkat daerah dan lembaga turut terlibat langsung dalam penanganan bencana.
“Kami bersama-sama ada Dinas Sosial, ada PMI, ada Baznas yang langsung. Kemudian ada Dinas Ketahanan Pangan, dan macam-macam. Banyak, banyak yang membantu,” pungkas Bergas. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
