SEMARANG, 6/11 (beritajateng.tv) – Pengelolaan pasar desa akan dihibahkan ke pemerintah desa mulai tahun depan. Kebijakan ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah desa, terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan menjadi pengelolanya. BUMDes diminta menghitung dengan tepat potensi pendapatan pasar agar tidak merugi.
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan, operasional pasar desa yang selama ini dikelola pemerintah sebagian besar merugi. Karena itu pengelola BUMDes perlu menghitung secara cermat potensi pendapatan pasar yang bisa digali.
“Potensi pendapatan pasar bisa dari penyewaan los atau kios, parkir, pedagang kaki lima, pasar pagi, hingga toilet,” kata Bambang yang hadir virtual dalam Sosialisasi Non Perda “Peralihan Kewenangan Pasar Desa di Kabupaten Semarang” yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Rabu (2/11/2022).
Dia menambahkan, penghitungan potensi pendapatan tersebut juga diperlukan untuk dijadikan acuan menetapkan gaji atau insentif ke pegawai pasar.
Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang Moh Edy Sukarno mengatakan, per 1 Januari 2023 pengelolaan pasar desa akan diberikan ke BUMDes. Maka dari itu, selain persiapan pengelolaan dan kelembagaan BUMDes, untuk mengelola pasar desa perlu pula memperhatikan infrastruktur pasar.
“Apakah bangunannya masih bagus dan layak, drainase serta toilet apakah bisa digunakan dengan baik? Tujuannya memberikan kenyamanan kepada pembeli. Juga harus mengadopsi pelayanan yang diberikan toko ritel dan minimarket dengan ramah dengan pembeli, karena dengan pelayanan dan tempat yang nyaman pembeli pasti akan nyaman pula ketika berbelanja,” jelas Edy dalam acara yang dimoderatori Nurkholis tersebut.
Tidak kalah penting, lanjut dia, persoalan higienitas juga harus dijaga. Karena, jika pasar tidak terjaga higienitasnya, maka pasar tersebut bisa ditutup.
