Dia berharap pemerintah turut mengambil peran dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya apabila besaran upah nantinya belum mampu mencapai angka KHL yang KASBI usulkan. Dukungan tersebut dapat berupa berbagai kebijakan, termasuk subsidi hingga pembebasan biaya kuliah.
“Misalnya, kalau tetap terjadi upah Rp4,5 juta atau Rp5 juta, paling tidak ada hal-hal lain yang pemerintah lakukan. Terutama untuk biaya kuliah, hapus atau pemerintah tanggung, atau ada subsidi-subsidi lain,” ucap Mulyono.
BACA JUGA: Desak UMK Naik 10 Persen, Aliansi Buruh: Butuh Minimal Rp4,1 Juta untuk Hidup Layak di Kota Semarang
Dia berkata, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tidak semestinya hanya terbeban kepada pengusaha melalui kebijakan pengupahan.
“Bagaimanapun, masyarakat atau rakyat Jawa Tengah ini menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya. (*)
Editor: Diaz A Abidin
