SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah berhasil memblokir sebanyak 8 ribu iklan judi online alias judol setiap bulannya yang masuk ke website di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Kepala Diskominfo Jawa Tengah Agung, Hariyadi, menjelaskan, meski sudah melakukan pemblokiran, iklan-iklan judol selalu muncul kembali. Seluruh serangan itu terdeteksi masuk ke portal resmi milik Pemprov Jawa Tengah.
“Kalau judol memang harus diblokir, tapi hilang satu, selalu bermunculan lagi. Dalam sebulan bisa ribuan yang masuk, itu yang kami tangani di portal Jateng,” ujar Agung.
BACA JUGA: Marak Judol, Pinjol, dan MLM Berkedok Investasi Menyasar Anak Muda, Ini Bahayanya
Agung menerangkan, pemblokiran ribuan iklan judol itu berlangsung secara rutin setiap bulan. Bahkan, kata Agung, pada Juli 2025 lalu pihaknya sudah menangkal sekitar 8 ribu serangan iklan judol di portal Pemprov Jawa Tengah.
“Dalam satu bulan kami bisa [memblokir] ribuan [iklan]. Jadi kalau hitung setahun ya bisa puluhan ribu serangan yang kami blokir,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut serangan siber itu berasal dari berbagai negara, mulai dari Brasil, Amerika Serikat, hingga Kamboja. “Bisa dari mana saja. Tidak hanya satu negara,” tegasnya.
Benarkan situs dan iklan judol bisa menyusup ke website pemerintah
Agung pun membenarkan situs maupun iklan judol memang punya kemampuan menyusup ke berbagai laman, termasuk laman milik pemerintah.
Meski begitu, ia memastikan hingga kini sistem keamanan Pemprov Jateng masih terjaga.
“Bukan berarti keamanan kami kurang ya, justru kami bisa tahu ada 8 ribu serangan karena sistem pertahanan sudah bekerja. Jadi mereka itu hanya sampai tahap mencoba masuk, tapi langsung terpental,” ungkapnya.
BACA JUGA: 1.121 Istri di Semarang Gugat Cerai Suami, Mayoritas Akibat Pinjol dan Judol
Kendati begitu, Diskominfo Jawa Tengah belum memiliki teknologi untuk melacak individu atau pengunjung laman yang mengklik tautan iklan judol tersebut.
“Itu bukan ranah kami. Kalau melacak korban lebih ke penyidik kepolisian,” katanya.
