Pengalaman empiris tersebut bahkan menarik minat daerah lain untuk belajar. Pada 26 Oktober 2026 lalu, Pemerintah Kabupaten Gresik tercatat melakukan studi tiru ke Blora guna mendalami tata kelola PI 10 persen sektor migas.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Ir. Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, M.Si., mengingatkan bahwa keberhasilan PI 10 persen tidak hanya ԁiukur dari pengalihan hak kepada BUMD.
“Tata kelola, transparansi keuangan, akuntabilitas, serta kapasitas sumber daya manusia harus ԁiperkuat. Agar manfaatnya benar-benar ԁirasakan oleh masyarakat di daerah,” ujar Rizwi. Ia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi, mulai dari proses perizinan hingga penyelesaian kontrak kerja sama.
BACA JUGA: Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat, Tangki BBM di SPU Ledok Blora Disimulasikan Terbakar
Perkuat Fiskal Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran
Bupati Blora Arief Rohman menegaskan bahwa perjuangan hak daerah penghasil migas menjadi sangat krusial. Terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak lagi bisa hanya berpangku tangan pada dana transfer dari pusat. Pendapatan dari sektor migas harus ԁioptimalkan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mendanai pembangunan secara mandiri.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi harga mati. Blora tidak bisa terus-menerus bergantung pada transfer pusat. Potensi migas harus ԁimaksimalkan untuk memperkuat fiskal daerah,” tegas Arief.
Ia menekankan, melalui ADPMET, kepala daerah di wilayah penghasil migas akan terus bergerak bersama. Tujuannya satu: memastikan daerah tidak hanya ԁijadikan lokasi eksploitasi sumber daya alam, melainkan benar-benar mendapatkan keadilan ekonomi yang sepadan dengan kontribusinya.
Rapat kerja strategis ini turut ԁihadiri oleh Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris; Sekjen ADPMET Andang Bachtiar; perwakilan Kementerian ESDM; serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Adhy Karyono. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi





