Jateng

Blora Perjuangkan Keadilan Migas, Arief Rohman Dorong Kepastian PI 10 Persen dan Transparansi DBH

×

Blora Perjuangkan Keadilan Migas, Arief Rohman Dorong Kepastian PI 10 Persen dan Transparansi DBH

Sebarkan artikel ini
PI 10 Persen
Bupati Blora, Arief Rohman (tengah, mengenakan batik hijau), saat mengikuti Raker ADPMET 2026 di Vasa Hotel Surabaya, Selasa, 17 November 2026. (Heri/beritajateng.tv)

SURABAYA, beritajateng.tv – Daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) kembali menyuarakan hak ekonomi yang lebih adil dan transparan. Di bawah kepemimpinan Bupati Blora, Arief Rohman, Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) memperkuat barisan untuk mengawal kepastian Participating Interest (PI) 10 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Komitmen tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja (Raker) ADPMET 2026 di Vasa Hotel, Surabaya, Selasa, 17 November 2026. Mengusung tema “Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas”, forum yang berlangsung pada 16–18 November 2026 ini fokus mendesak penguatan regulasi agar daerah penghasil menikmati manfaat ekonomi yang proporsional.

Salah satu poin krusial yang ԁiperjuangkan adalah revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 jo Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025. ADPMET mendesak adanya kepastian hukum terkait pemberian hak PI 10 persen, kejelasan formula dan batas waktu pengalihan, serta penguatan posisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menjadi mitra setara dalam pengelolaan wilayah kerja migas.

Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, dalam paparannya menyoroti persoalan transparansi perhitungan DBH yang ԁinilai belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi produksi riil di daerah.

Untuk menjawab tantangan ini, ADPMET mendorong penerapan sistem ring-fencing. Melalui mekanisme tersebut, biaya operasional, penerimaan, dan kontribusi setiap wilayah kerja migas dapat ԁihitung secara terpisah, sehingga pembagian manfaat bagi daerah menjadi jauh lebih terukur.

Khusus untuk perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP, ADPMET juga mengusulkan agar BUMD di setiap daerah penghasil mendapat prioritas penawaran PI 10 persen.

BACA JUGA: Kekeringan di Blora Belum Usai, Imigrasi Gelontorkan 327 Ribu Liter Air Bersih untuk 16 Desa

Blora Jadi Rujukan Nasional

Bagi Kabupaten Blora, perjuangan ini bukan sekadar wacana. Daerah yang kaya akan potensi migas ini telah memiliki rekam jejak sukses dalam pengelolaan PI 10 persen melalui BKS PI Blok Cepu.