SEMARANG, beritajateng.tv – Warga Kota Semarang acap kali mengeluhkan “cumi-cumi darat” atau asap hitam BRT Semarang. Pasalnya, tak sedikit unit BRT Semarang yang mengeluarkan asap hitam pekat.
Peralihan BRT Semarang menjadi bus listrik pun mendapat dukungan banyak pihak, tak terkecuali Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Saat dijumpai di LikaLiku Café Semarang, Kamis, 13 Februari 2025 malam, Eddy berharap Pemkot Semarang bisa beralih menggunakan bus listrik.
“Saya sangat berharap Pemkot Semarang dapat memperluas jaringan penggunaan bus umum listriknya, karena itu akan menghemat emisi karbon yang saat ini terpancarkan ke udara oleh kendaraan pribadi yang masih pakai mesin konvesional. Apalagi daya angkut mobil umum kan besar sekali,” jelas Eddy.
BACA JUGA: Kecelakaan Mahasiswi Unnes di Trangkil, BRT Trans Semarang Bantu Pemulasaran Jenazah
Eddy meyakini, minat warga Kota Semarang cukup tinggi untuk menggunakan transportasi umum. Terlebih, kata Eddy, cukup sulit bagi perseorangan untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan pribadi.
“Kan kendaraan listrik pribadi butuh waktu, sementara yang punya kemampuan untuk mendorong penggunana moda transportasi masif dan luas adalah pemerintah pusat dan daerah, dengan cara meningkatkan frekuensi dan jumlah armada area distribusi dari penggunaan kendaraan listrik untuk publik,” tegas Eddy.
Meski efisiensi, Eddy yakin peralihan ke bus listrik bisa terwujud
Di tengah gempuran efisiensi yang masif, Eddy mengaku optimis peralihan menuju BRT listrik itu dapat dilakukan. Alasannya, efisiensi hanya menyasar pos anggaran yang tak esensial seperti perjalanan dinas.
“Memang hal-hal bersifat penting dan urgent itu tidak masuk ke dalam anggaran yang direkontruksi atau diefisiensikan, yang banyak diefisiensikan itu kan biaya rapat, perjalanan, kegiatan yang sifatnya seremoni. Kegiatan esensial itu masih banyak dilakukan, apalagi ada peremajaan kendaraan umum di Pemkot atau Pemda,” ucap dia.
Pihaknya memastikan, peremajaan transportasi umum akan tetap berjalan di tingkat pemerintah daerah.
