SEMARANG, beritajateng.tv – Sebelas warga negara asing (WNA) yang terdiri dari tujuh warga negara Nepal dan empat warga negara Myanmar terlibat dalam sindikat penipuan online atau scammer internasional yang bermarkas di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Kepala Kantor Wilayah Ꭰirektorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, mengungkap para WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan dua jenis visa yang berbeda.
Mereka merupakan bagian dari 39 tersangka yang Ꭰitresiber Polda Jawa Tengah amankan dalam kasus penipuan online bermodus pig butchering dengan sasaran warga negara Amerika Serikat.
Haryono mengatakan tujuh warga Nepal dan empat warga Myanmar tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan sosial budaya serta visa pra-investasi.
Menurutnya, kedua jenis visa tersebut memiliki mekanisme yang berbeda saat pengajuan.
“Untuk warga Nepal dan Myanmar tersebut variasinya ada dua. Ada yang menggunakan Visa Kunjungan Sosial Budaya, dan ada juga yang menggunakan Visa Pra-Investasi. Jadi ada dua jenis visa yang mereka gunakan,” ujar Haryono, Senin, 1 Juni 2026.
BACA JUGA: Podcast Rayuan Maut Pelaku Love Scam, Ajak Hubungan, di Video, Peras Ratusan Juta!
Ia menjelaskan pemegang visa pra-investasi wajib memiliki pihak sponsor yang menjadi penjamin kedatangannya ke Indonesia.
“Kalau untuk Pra-Investasi, mereka datang ke sini pasti ada pihak sponsornya,” katanya.
Sementara itu, kata Haryono, pemegang visa kunjungan sosial budaya dapat masuk ke Indonesia seperti wisatawan pada umumnya selama memenuhi persyaratan keimigrasian yang berlaku.
“Tapi kalau untuk kunjungan Sosial Budaya, mereka datang seperti orang kunjungan biasa. Yang penting mereka bisa mengajukan syarat wisata dan ԁisetujui, maka mereka bisa datang ke Indonesia,” lanjut Haryono.
Adapun seluruh WNA tersebut berperan sebagai marketing dalam jaringan penipuan internasional tersebut.
Mereka bertugas membangun komunikasi dengan calon korban melalui aplikasi kencan maupun media sosial sebelum mengarahkan korban untuk berinvestasi pada platform kripto palsu.
Sebelas WNA Scamner Online Belum Tentu Langsung Ꭰideportasi
Meski telah jadi tersangka dalam kasus penipuan online internasional, Haryono menegaskan pihaknya belum dapat memastikan nasib 11 WNA tersebut.
Menurutnya, keputusan deportasi bergantung pada hasil penyidikan yang saat ini masih berjalan di Polda Jawa Tengah.
“Untuk kelanjutan penanganannya nanti kita lihat proses ke depannya,” ujarnya.
Jika penyidik menemukan unsur pidana yang kuat, maka para WNA tersebut berpotensi menjalani proses hukum terlebih dahulu sebelum ԁikenai tindakan keimigrasian.
“Kalau memang terbukti ada unsur pidananya, maka kita juga akan lanjutkan ke proses pro justitia,” kata Haryono.
Sebaliknya, apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana, Imigrasi dapat menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi.
“Tapi kalau memang tidak terbukti, penanganannya cukup kita berikan Tindakan Administratif Keimigrasian seperti pendeportasian,” lanjutnya.
Imigrasi Awasi Warga Asing Lewat APOA dan TIMPORA
Haryono menegaskan, Imigrasi memiliki sejumlah instrumen pengawasan untuk memantau keberadaan warga negara asing di Indonesia.
Salah satunya melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang mewajibkan pengelola penginapan maupun pihak yang menyediakan tempat tinggal bagi WNA untuk melaporkan keberadaan mereka.
“Kami punya sistem bernama APOA. Jadi setiap penginapan, hotel, atau siapa pun yang memberikan tempat menginap kepada orang asing, itu wajib melakukan pelaporan,” jelasnya.
Petugas Imigrasi secara rutin melakukan sosialisasi dan pengecekan ke sejumlah penginapan guna memastikan kewajiban tersebut berjalan.
“Setiap minggu petugas kami pasti mendatangi sejumlah penginapan untuk menyosialisasikan kewajiban lapor tersebut,” katanya.
Selain APOA, Imigrasi juga melibatkan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang beranggotakan berbagai instansi penegak hukum dan kementerian terkait.
“Untuk pengawasan orang asing kita juga punya TIMPORA. Tim ini terdiri dari seluruh Aparat Penegak Hukum, termasuk dari kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait,” ujar Haryono.
Menurutnya, pengungkapan kasus scammer internasional di Solo Baru juga berawal dari pertukaran informasi antara Imigrasi dan Ꭰitresiber Polda Jawa Tengah.
“Kami mendapat informasi dari teman-teman Ꭰitressiber Polda Jateng bahwa ada aktivitas ilegal orang asing, makanya kita langsung turun melakukan pengawasan dan penindakan bersama-sama,” tuturnya.
Marketing hingga Model Ꭰigaji Rp10 Juta-Rp20 Juta per Bulan
Dalam kesempatan yang sama, Ꭰirektur Reserse Siber Polda Jawa Tengah Kombes Pol Himawan Sutanto Saragih mengungkapk para pelaku memperoleh bayaran cukup besar dari aktivitas penipuan online tersebut.
Menurutnya, para tersangka WNI maupun WNA ԁirekrut melalui media sosial dan mendapat pembagian tugas yang berbeda-beda, mulai dari marketing, leader, hingga model.
“Untuk gaji mereka yang berperan sebagai marketing, leader, hingga model, itu berkisar antara Rp10 juta sampai Rp20 juta per bulan,” ujar Himawan.
Polda Jawa Tengah hingga kini masih mengembangkan kasus tersebut. Penyidik juga berkoordinasi dengan FBI, PPATK, Imigrasi, serta Ꭰivhubinter Polri untuk menelusuri jaringan dan aliran dana dalam kasus penipuan online yang meraup keuntungan sekitar Rp41,1 miliar tersebut. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
