SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) ingin memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat melalui pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda).
Forum ini dengan harapan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan siber, mencegah kebocoran data, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.
“Dengan terbentuknya Forkom Sandi ini, kami berharap pelayanan kita semakin baik dan masyarakat percaya,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, pembentukan forum itu sangat penting untuk keamanan data. Di mana menjadi salah satu persoalan penting di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan.
Dia bilang, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan layanan. Selain itu juga jaminan bahwa data pribadi yang diserahkan kepada pemerintah benar-benar terlindungi.
BACA JUGA: Bank Jateng dan Kemenag Jawa Tengah Perkuat Sinergi Layanan Keuangan dan Digitalisasi
Melalui Forkomsanda, kata Gus Yasin, menjadi upaya untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Poinnya tentang data yang pemerintah himpun, untuk kepentingan pelayanan. Di mana pengelolaannya melalui penguatan sistem komunikasi, persandian, dan keamanan siber.
Taj Yasin mengatakan, transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan risiko yang tidak bisa ada anggapan remeh. Mulau dari risiko kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur dan sistem pelayanan publik.
Karena itu, dia mengatakan keamanan siber tidak bisa ada penanganan secara sektoral. Butuh keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.
5 Agenda Prioritas Forkomsanda
Taj Yasin mengatakan, ada lima agenda prioritas yang harus Forkomsanda jalankan. Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kedua, meningkatkan deteksi dini serta pertukaran informasi mengenai ancaman siber melalui pemantauan, analisis, dan sistem peringatan dini.
Ketiga, memperkuat kapasitas pengamanan informasi melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Keempat, mempercepat penanganan insiden siber secara terpadu melalui penguatan koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan insiden. Kelima, meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat agar semakin cerdas dan waspada dalam memanfaatkan teknologi.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kerja sama BSSN dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tentunya dalam membangun kolaborasi keamanan siber dan persandian di daerah.
Menurutnya, transformasi digital harus ada sistem keamanan siber yang memadai. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah.
BACA JUGA: Bank Jateng Borong Prestasi di Frontliner Championship BPDSI 2026, Sapu Bersih Semua Kategori
Terlebih, dalam pengembangan sistem Satu Data Indonesia, proses penghimpunan data berlangsung dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengamanan harus dibangun secara kolaboratif sejak dari sumber data.
Nugroho juga mengingatkan bahwa tantangan keamanan siber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Modus, bentuk, taktik, dan teknik serangan yang dilakukan pelaku kejahatan siber semakin beragam dan kompleks.
Salah satu tantangan baru adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memanipulasi aspek kognitif dan psikologis manusia sehingga lebih mudah menyerahkan akses akun maupun informasi penting.
Selain itu, pelaku serangan memiliki kemampuan mengidentifikasi sistem, melakukan pemindaian selama 24 jam, serta menguji berbagai skenario untuk menemukan celah keamanan.
BACA JUGA: Satu Dekade Bank Jateng Borobudur Marathon 2026, 12.500 Pelari dari 38 Negara Rayakan ‘Decade of Legacy’
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak dalam membangun sistem pertahanan siber yang kuat, termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar tidak mudah menjadi korban manipulasi digital.
Pembentukan Forkomsanda Jawa Tengah dia harapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat ketahanan siber daerah melalui kerja sama pemerintah pusat dan daerah serta seluruh unsur terkait. (adv)





