Cegah Stunting, Awasi 1.000 Hari Masa Emas Perkembangan Anak

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto hadir secara virtual dalam Sosialisasi Non Perda "Antisipasi Stunting di Kabupaten Semarang". (wahyu/beritajateng.tv)

SEMARANG, 22/7 (beritajateng.tv) – Upaya pencegahan dan penanganan stunting perlu dukungan semua pihak. Apalagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang memiliki pekerjaan rumah (PR) yang tidak ringan. Per tahun 2021 lalu, masih ada 3.930 kasus balita dengan status sangat pendek dan pendek di Kabupaten Semarang.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan, kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan dari orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya.

“Stunting ini dipengaruhi banyak faktor. Tak hanya soal ekonomi, tapi juga sosial dan budaya,” ujar Bambang yang hadir secara virtual dalam Sosialisasi Non Perda “Antisipasi Stunting di Kabupaten Semarang” yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Kamis (21/7/2022).

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting bisa menimbulkan dampak jangka panjang kepada anak. Anak tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi nutrisi yang tidak mencukupi juga memengaruhi kekuatan daya tahan tubuh hingga perkembangan otak anak.

“Persoalan stunting perlu ditangani karena pada 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju. Anak-anak yang lahir saat ini merupakan calon-calon pemimpin bangsa yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan,” katanya dalam acara yang dimoderatori Ricky Fitriyanto tersebut.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Semarang, Bagus Suryokusumo mengatakan Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi. Karenanya perlu antisipasi agar stunting tak menjadi persoalan di kemudian hari.

Para narasumber Sosialisasi Non Perda “Antisipasi Stunting di Kabupaten Semarang” yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. (wahyu/beritajateng.tv)

“Stunting dapat diantisipasi dengan menerapkan pola asuh, pola makan, dan pola kebersihan yang bagus. Dengan begitu asupan gizi anak terjamin,” katanya.

Dia menambahkan, penanganan stunting tidak hanya mencakup pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Faktor lain, terutama penyiapan sanitasi lingkungan yang baik juga perlu diperhatikan.

Camat Bringin, Moh Taufik mengatakan, jajarannya melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah stunting. Diantaranya dengan memberikan sosialisasi kepada calon pasangan suami istri (pasutri) bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA).

“Di Kecamatan Bringin masih ada 142 balita yang stunting dan tersebar di 16 desa. Ini merupakan tantangan kita bersama untuk memberi pemahaman ke masyarakat,” katanya.

Taufik menambahkan, butuh dukungan semua pihak agar upaya tersebut berhasil. Termasuk dari pemerintah desa dan garda terdepan layanan kesehatan seperti Puskesmas serta Posyandu.

“Semua akan berhasil jika ada upaya bersama. Kendala pasti ada. Kita semua berharap ada penurunan angka stunting yang signifikan,” katanya.

Sub Koordinator Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Siti Aliyatun mengatakan, antisipasi stunting dapat dilakukan pada 1.000 hari pertama ibu hamil hingga anak berusia 2 tahun. Periode tersebut merupakan masa emas anak berkembang secara optimal.

“Bagaimana kalau anak sudah diatas dua tahun? Bisa (ditangani), tapi sulit pencegahannya, tidak seperti intervensi pada anak usia dua tahun ke bawah,” paparnya.

Dia memaparkan, saat ini tinggi badan anak sedikit sekali dipengaruhi faktor genetik. “Banyak kita lihat bapak dan ibunya pendek tapi anaknya tinggi karena asupan gizinya bagus,” katanya.

Siti mengatakan, stunting terjadi akibat praktik pengasuhan yang tak baik, serta kurang pengetahuan kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Fakta di lapangan menunjukkan, sekitar 60 persen anak usia 0-6 bulan tak mendapatkan ASI ekslusif, serta 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tak menerima makanan pengganti ASI.

“Penyebab lainnya adalah kurangnya akses ke makanan bergizi. Saat ini satu dari tiga ibu hamil mengalami anemia,” ujarnya.

Dikatakannya, prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Semarang tahun 2017-2020 cenderung menurun. Sementara prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Semarang tahun 2020-2021 justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 masih ada 3.930 kasus balita dengan status sangat pendek dan pendek di Kabupaten Semarang.

Dinas Kesehatan sendiri melakukan berbagai upaya pencegahan stunting. Sasaran proritas pencegahan diarahkan pada remaja putri, ibu hamil, dan balita. Caranya dengan perbaikan gizi ibu hamil dan balita, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, hingga menyarankan ASI ekslusif untuk bayi.

Selain itu, ada sosialisasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) pada tenaga kesehatan, kader, dan Tim Penggerak PKK, mendirikan rumah pemulihan gizi di 4 puskesmas rawat inap dengan mendatangkan dokter spesialis anak dan fisioterapi. (adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published.